15 June 2024, 08:11

PT Duta Palma Group Milik Surya Darmadi Pastikan Taat Aturan

daulat.co – PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi memastikan taat aturan dalam pengelolaan izin usaha kelapa sawit di Provinsi Riau. Seluruh perusahaan yang ada dalam PT Duta Palma Group dipastikan mengurus perizinan, membayar pajak, dan tidak menyerobot hutan.

Hal itu disampaikan tim kuasa hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023).

Dijelaskan Juniver, perusahaan milik Surya Darmadi sejak sekitar 2003 sampai 2007 telah mendapat izin dari Bupati Indragiri Hulu, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau. Disebutkan dalam Perda itu, lahan tersebut merupakan lahan budi daya.

“Sebagai perusahaan yang taat aturan, seluruh perusahaan memenuhi kewajibannya kepada negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 93.789.703.476, Pajak Penghasilan Badan (PPh) senilai Rp 621.427.645.990, serta retribusi lainnya,” ungkap Juniver Girsang.

Juniver juga menegaskan, lahan itu juga berada di Arca Penggunaan Lain (APL) yang tidak masuk ke dalam kawasan hutan dan tidak perlu pelepasan kawasan hutan. Darmex Group sendiri memilik lahan seluas 28.071.9 hektar.

“Di lahan itu terdapat perusahaan milik Surya Darmadi yakni PT Kencana Amal Tani (KAT), PT Panca Agro Lestari (PAL) , PT Seberida Subur (SS), PT Banyu Bening Utama (BBU) dan PT Palma Satu (PS),” kata Juniver.

Dikatakan Juniver, empat perusahaan di antaranya yakni Kencana Amal Tani, Panca Agro Lestari, Seberida Subur, Banyu Bening Utama merupakan perusahaan take over yang telah memilki izin lokasi (ILOK) dan izin usaha perkebunan (IUP). Sementara PT Palma Satu didirikan pada 2007, yang juga sudah mengantongi ILOK dan IUP.

Sejak 1995, manajemen masing-masing perusahaan bahkan sudah mengurus izin-izin, seperti Hak Guna Usaha (IIGU) kepada instansi yang berwewenang. Dimana PT Kencana Amal Tani memperoleh dua HGU yakni HGU No. 02 tanggal 21 Januari 1997 dengan luas 5.384 hektar dan HGU No. 03 tanggal 6 Nopember 2003 dengan luas 3.792 hektar. Sedangkan, PT Banyu Bening Utama mengantongi HGU No. 01 tanggal 10 Desember 2007 dengan luas 6.417,90 hektar.

“Artinya, untuk dua perusahaan ini sudah mengantongi HGU seluas 15.593,9 hektar. Namun, Panca Agro Lestari, Seberida Subur , Palma Satu, Banyu Bening Utama II, HGU-nya masih dalam proses,” ucap Juniver.

Disisi lain, diakui Juniver, proses pengurusan HGU untuk PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur dan sebagian PT Banyu Bening Utama II terhambat. Pasalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 173-Kpts-11/1986 tahun 1986 yang menyatakan lahan tersebut masuk kawasan hutan.

Sedangkan, sertifikat HGU yang sebelumnya sudah terbit berdasarkan Perda No.10 Tahun 1994, menyatakan lahan tersebut merupakan areal budi daya dan APL yang langsung dapat diproses oleh ATR BPN.

“Akibatnya, tarik menarik dan tumpang tindih kepentingan pusat dan daerah, proses pengurusan izin empat perusahaan itu mandek sejak 2012,” ucap Juniver.

Padahal, sambung Juniver, Pemerintah kini telah membuat kebijakan Oknibus Law, yang dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menguatkan dengan mengeluarkan Perpu Nomor 2 tahun 2022.

Dikatakan Juniver, UU Cipta Kerja telah menyatakan bahwa penyelesaian keterlanjuran kegiatan di kawasan hutan yang apabila tidak mengantongi atau memiliki izin bidang kehutanan atau izin berusaha diatur pada Pasal 110 A dan 110 B.

“Dalam ketentuan Pasal 110 A dan 110 B itu dikatakan, memberi waktu selama tiga tahun untuk menyelesaikan perizinannya dan pelanggaran atas ketentuan tersebut hanyalah dikenakan sanksi administratif, tidak ada sanksi pidana korupsi. Artinya, UU Cipta Kerja ini secara absolute penyelesaiannya adalah secara administratif,” kata Juniver.

Diketahui, Surya Darmadi dalam kasus dugaan korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Provinsi Riau periode 2004-2022 dituntut pidana seumur hidup dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Surya Darmadi pada sidang sebelumnya menyatakan tidak terima dengan tuntutan jaksa. Sebab, dia menilai tuntutan pidana penjara seumur hidup yang dilayangkan tim jaksa penuntut umum terkesan mengada-ada. Surya Darmadi pun mempertanyakan soal tuduhan melakukan pencucian uang.

Selain itu, Surya Darmadi juga protes disebut sebagai pelaku tindak pidana Mega korupsi. Padahal, ia telah berniat baik pulang ke Indonesia untuk meluruskan tuduhan tim jaksa. Akan tetapi, jaksa malah mendakwa dan menuntut Surya Darmadi dengan hukuman yang berat.

“Kalau saya dianggap mega koruptor, saya enggak akan pulang dari Taiwan menyerahkan diri,” ungkap Surya Darmadi.

(Rangga)

Read Previous

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Didakwa Terima Suap SGD 200 Ribu

Read Next

Komisi III DPR RI Setujui Adies Kadir Menjadi Ketua Panja RUU MK