25 July 2021, 07:29

PROJO Kecewa Sikap BPJS Sebut Kebocoran Data Dibandingkan Dengan Kecopetan

BPJS Kesehatan

daulat.co – Dewan Pimpinan Pusat Pro Jokowi (DPP PROJO) mempertanyakan kebocoran data nasabah BPJS Kesehatan yang mengemuka baru-baru ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2021. Projo menilai kejadian tersebut secara langsung mencoreng pemerintah.

“Seperti mencoreng muka sendiri,” tegas Roy Abimanyu selaku Ketua Bidang Teknologi dan Digital DPP PROJO dalam keterangannya, Kamis 27 Mei 2021.

Roy Abimanyu menjelaskan, sejak data BPJS Kesehatan yang bermasalah mengemuka pada 12 Mei sampai diributkan di media sosial pada 20 Mei, tidak terlihat ada pendeteksian. Padahal pada situs raidforums.com pernah dibagikan kebocoran data pribadi Tokopedia.

Lulusan Master Geopolitique et Relations Internationales dari Sciences-Po Toulouse, Prancis, itu menyatakan, seharusnya tim keamanan siber BPJS Kesehatan melakukan pemantauan di situs-situs serupa dan juga di deep web dan dark web.

“Ancaman kebocoran data pribadi juga adalah realita manajemen reputasi lembaga pelayanan publik, apalagi yang strategis seperti BPJS Kesehatan,” kata Roy.

DPP PROJO juga mengingatkan BPJS Kesehatan, bahwa ada dua hal yang menjadi perhatian pihkanya dalam kebocoran data pribadi nasabah BPJS Kesehatan dan cara penanganannya. Pertama, mengenai implementasi BPJS Kesehatan adalah penanda penting kesuksesan Presiden Jokowi pada 2014-2019.

Karena itu, jerih payah yang mendorong jutaan masyarakat mengisi data pribadi mereka ke BPJS secara mandiri jangan dicoreng dengan jebolnya data. Pemerintah begitu bekerja keras mendorong masyarakat menjadi pengguna BPJS Kesehatan lewat Program Kartu Indonesia Sehat.

Roy Abimanyu mengatakan bahwa masalah kedua adalah peristiwa kebocoran data nasabah BPJS Kesehatan terjadi pada momen peringatan Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2021.

“Terus terang saya kecewa dengan pernyataan seorang pejabat yang lembaganya mengalami kebocoran data ini. Masak dibandingkan dengan peristiwa kecopetan,” ujarnya.

Dia mengatakan para pembuat kebijakan dan mitra mereka di parlemen perlu berbenah. Tidak cukup hanya dengan membuat UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Perlu dilakukan perubahan pola koordinasi dan integrasi yang berbeda, sekat-sekat kelembagaan yang ada sekarang terkait dengan pengelolaan data perlu diubah.

(Sumitro)

Read Previous

Jaga NKRI, Jaga Kyai

Read Next

Ribuan TKA China Masuk Indonesia, Karena Pemerintah Tidak Punya Grand Desain