25 July 2021, 05:40

PPKM Mikro Diperketat, Anwar Hafid Dorong Optimalisasi Posko Covid-19 Desa/Kelurahan

Siswa siswi salah satu sekolah di Kabupaten Pemalang tengah mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka (Foto: Rizqon Arifiyandi/daulat.co)

Siswa siswi salah satu sekolah di Kabupaten Pemalang tengah mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka (Foto: Rizqon Arifiyandi/daulat.co)

daulat.co – Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafidz mendorong pemerintah untuk lebih menggalakkan dan meningkatkan lagi keberadaan Pos Komando (Posko) Penanggulangan Covid-19 di Tingkat Kelurahan dan Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota juga diingatkan untuk tegas menerapkan aturan protokol kesehatan (Prokes).

Ia menekankan demikian sejalan dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Nomor 14 Tahun 2021. Instruksi memuat 28 poin itu mengenai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Peraturan/Instruksi Mendagri juga mesti mengoptimalkan Pos Komando (Posko) penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan. Bagi saya, sebaiknya daerah zona merah mesti benar-benar memperhatikan penerapan protokol kesehatan,” tegas Anwar Hafid dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu 23 Juni 2021.

Mantan Bupati Morowali itu menyatakan, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berjalan dengan baik. Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021, Pemerintah Pusat diminta memberikan dukungan penuh bagi daerah untuk menerapkan PPKM Mikro.

“Perlu pula Pemerintah Pusat dan Daerah mesti berpikir untuk memberikan dukungan bagi daerah yang akan menerapkan PPKM Mikro (sesuai) instruksi Mendagri tersebut,” jelas Anwar Hafid.

Politisi Demokrat itu mencontohkan, dukungan itu oleh pemerintah daerah selanjutnya dijabarkan dengan memberikan arahan dan bantuan kepada masyarakat terdampak. Dengan begitu, masyarakat terdampak atas kebijakan PPKM Mikro mendapatkan perlindungan meskipun tidak penuh diberikan.

“Bagi jasa restoran, kantor dan pedagang pasar untuk mendapatkan santunan dan bantuan bukan sekedar kebijakan penutupan. Agar masyarakat benar-benar merasakan perlindungan. Termasuk persoalan dukungan bagi dunia usaha,” ucapnya.

Sekedar diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi terbaru untuk kepala daerah dalam pemberlakuan PPKM Mikro secara ketat. Instruksi mencakup pengaturan jam operasional kantor hingga restoran.

Aturan tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021 yang ditandatangani Tito Karnavian, Senin (21/6/2021). Mendagri menginstruksikan kepala daerah yang memberlakukan PPKM Mikro memperhatikan aturan pembatasan. Salah satunya aturan kerja dari rumah atau work from home sebanyak 75% di daerah zona merah dan 50% di zona lainnya.

Untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam zona merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% dan WFO sebesar 25%. Mendagri juga memerintahkan, saat PPKM Mikro, tempat makan hanya boleh dibuka hingga pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas dibatasi sebanyak 25 persen.

PPKM Mikro berlaku pula untuk proses belajar-mengajar di zona merah dilakukan secara daring. Begitu pula tempat ibadah di zona merah ditutup sementara hingga situasi dinyatakan aman. (Sastro)

Read Previous

Covid-19 Melonjak, Pilkades Serentak 77 Desa di Tangerang Ditunda

Read Next

Innalillahi! Jalur Pantura Ambowetan Pemalang Kembali Memakan Korban