23 May 2024, 17:09

PPKM Darurat, Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan Ruang Perawatan

Bupati, Kapolres dan Dandim Pemalang berjalan membelakangi mobil water canon saat melakukan penyemprotan disinfektan sebagai upaya menanggulangi Covid-19 (Abimanyu)

Bupati, Kapolres dan Dandim Pemalang berjalan membelakangi mobil water canon saat melakukan penyemprotan disinfektan sebagai upaya menanggulangi Covid-19 (Abimanyu)

daulat.co – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengajak seluruh komponen masyarakat mentaati keputusan pemberlakuan pembatasan  kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat dengan hati ikhlas dan tulus.

Pemerintah diketahui menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan itu diumumkan Presiden Joko Widodo melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021). Adapun pemberlakuannya ditetapkan 3 hingga 20 Juli 2021.

“Kita menyadari keputusan PPKM Darurat ini tidak mudah, bahkan akan terasa menyulitkan bagi masyarakat. Tapi aturan ini harus dilakukan demi keselamatan diri, keluarga serta keselamatan segenap anak bangsa dari ancaman pandemi,” kata Rahmad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/7).

Politisi PDI Perjuangan itu mengamini keputusan pemerintah memberlakukan PPKM Darurat. Alasannya, karena pelaksanaan PPKM skala mikro sebelumnya masih kurang efektif, sehingga mengakibatkan  terjadinya ledakan kasus baru Covid-19 yang nyaris tidak terkendali.

“Situasi saat ini sangat memprihatinkan. Korban jiwa terus berjatuhan. Sementara fasilitas kesehatan kita nyaris lumpuh karena sudah  tidak mampu lagi melayani pasien Covid-19. Nah, dalam kondisi darurat seperti sekarang tidak ada pilihan lain, harus dilakukan secepatnya langkah darurat, yakni menerapkan PPKM Darurat,” katanya.

Rahmad mengimbau pemerintah daerah, khususnya di Jawa dan Bali, agar dalam masa penerapan PPKM ke depan bisa bersikap tegas dan konsisten dalam menerapkan aturan dilapangan. Pemerintah daerah dibantu dengan aparatur negara harus mampu menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Aturan harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak.

“Bagi pelanggar diberikan sangksi sesuai  aturan. Ingat, kelemahan kebijakan terdahulu (PPKM Mikro) adalah penegakan disiplin. Jangan sampai kerumunan dilarang, aksi demo dibiarkan,” kata Rahmad.

Masih menurut Rahmad, jika mencermati kondisi saat ini dimana rumah sakit nyaris tak mampu menampung pasien, pemerintah harus bergerak cepat menambah  ketersediaan fasilitas layanan kesehatan untuk pasien Covid-19.

“Pemerintah harus memastikan ketersediaan ruang perawatan, fasilitas  isolas pasien OTG di luar fayankes, jaminan ketersediaan perangkat medis  dan pengaman diri, pasokan oksigen medis  dan obat-obatan yang diperlukan,” katanya.

Rahmad meyakini, pandemi Covid-19 bisa dikendalikan jika semua elemen bangsa bekerja secara gotong-royong. Karena itu pula, Rahmad berharap pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ilmuwan dan media, semua bersatu dalam mengedukasi masyarakat  agar mentaati protokol kesehatan.

“Saatnya bergotong-royong menyelamatkan anak bangsa. Para tokoh bisa ikut ambil bagian menumbuhkan  kesadaran masyarakat, selain untuk mematuhi prokes, juga untuk mengikuti vaksin serta ikut  meredam beredarnya informasi yang menyesatkan dikalangan masyarakat,” pungkas Rahmad Handoyo.

(Sumitro)

Read Previous

Jokowi Apresiasi Polri Aktif Dalam Penanganan Covid-19

Read Next

PPKM Darurat Berlaku Mulai 3-20 Juli di Jawa dan Bali