23 September 2021, 19:44

PPKM Darurat Jatuhkan Sanksi Tegas ke PKL, Hikmahbudhi Sebut Pemerintah Gagap Atasi Covid-19

daulat.co – Instruksi Mendagri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Nomor 15 Tahun 2021, yang kemudian diikuti oleh Pemerintah Daerah melalui Perda dan Perbup/Perwalkot tentang Strategi Penanganan Covid-19 melalui PPKM Darurat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

“Masyarakat dihadapkan pada dilema yang cukup serius. Pada satu sisi, pemerintah pasang kebijakan yang cukup tegas namun justru digunakan oleh pelaksana teknis dilapangan untuk menindas masyarakat yang melanggar atau bahkan tidak melanggar PPKM,” tegas Wiryawan, Ketua umum PP Hikmahbudhi, Kamis 15 Juli 2021.

Di sisi lain, kata dia, masyarakat tidak diberi pilihan dan solusi untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Kata dia, maraknya penangkapan terhadap Pedagang kaki lima yang bahkan banyak yang sampai berujung pada persidangan hingga pemenjaraan dan kewajiban membayar denda ini tentunya cukup membuat masyarakat geram.

Belum lagi, lanjut Wiryawan, banyak aparatur pemerintah yang melakukan tindakan kekerasan fisik maupun mental kepada masyarakat kecil. Dalam bahasa sederhana, pemenjaraan terhadap Pedagang Kaki Lima adalah wujud dari gagapnya pemerintah dalam menemukan solusi, ini jelas kegagalan yang dibebankan kepada masyarakat.

“Pemerintah ini kita gaji untuk memberikan kemudahan bagi kita dan menjamin kesejahteraan kita dengan seadil-adilnya. Masyarakat ini sudah menderita sejak 1,5 tahun terakhir, jangan sekarang sedikit-sedikit main penjara-penjara saja,” ucap Sekjen PP hikmahbudhi, Ravindra.

Diketahui, baru-baru ini viral di dunia maya tentang penangkapan PKL yang kedapatan melanggar PPKM darurat. PKL kemudian diancam penjara hingga denda jutaan rupiah. Seperti yang terjadi terhadap tukang bubur di Tasikmalaya, tukang kopi di Medan dan banyak lagi lainnya.

Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia pun menjelaskan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jangan cuci tangan dari tanggung jawabnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi Percepatan penanganan Covid-19 di indonesia agar segera selesai, namun selama PPKM ini berlakukan tolonglah kesejahteraan masyarakat juga di perhatikan. Kalau perlu, Gaji seluruh pejabat pemerintah di alokasikan untuk sembako masyarakat,” kata Wiryawan.

(M Abdurrahman)

Read Previous

Dewi Asmara: Pemerintah Harusnya Jemput Bola Testing & Tracing Pasien Isoman

Read Next

Eks Menteri KP Divonis 5 Tahun Penjara