25 June 2024, 00:36

PPATK Bekukan Transaksi Rp 500 M Terkait Rafael Trisambodo, KPK Buka Penyelidikan

daulat.co – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan lebih dari 40 rekening terkait mantan Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo. Dari puluhan rekening tersebut, sejauh ini total nilai yang telah dibekukan lebih dari Rp 500 miliar.

Demikian diungkapkan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana. Ivan tak menampik pembekuan ini berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan Rafael. Adapun rekening yang diblokir ini terdiri dari rekening pribadi Rafael, perusahaan atau badan hukum, serta pihak keluarga termasuk putra Rafael bernama Mario Dandy Satrio.

“Kami lakukan penghentian (pemblokiran) di atas 40 rekening. Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya D/K (Debit/Kredit) lebih dari Rp 500 miliar,” ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Selasa (7/3/2023).

Sebelumnya, PPATK menemukan transaksi signifikan Rafael yang tidak sesuai profil dan menggunakan nomine. PPATK terus mencermati transaksi keuangan yang berkaitan dengan Rafael dan lingkarannya. Ival tak menampik nilai transaksi yang dibekukan bakal bertambah.

“Kemungkinan akan bertambah,” tegas dia.

Sebelumnya Ival menyebut jika Rafael menggunakan jasa konsultan pajak sebagai profesional money launderer (PML). PML adalah orang atau pihak yang bertugas sebagai tenaga profesional untuk melakukan pencucian uang.

Diduga Rafael menjadikan konsultan pajak itu sebagai ‘nominee’ terkait harta yang didapatnya. Dikabarkan ada mantan pegawai Ditjen Pajak yang bekerja pada konsultan tersebut. PPATK mendapat informasi dari masyarakat mengenai konsultan pajak terkait harta jumbo Rafael melarikan diri ke luar negeri.

KPK sudah mengantongi nama-nama terkait konsultan pajak tersebut. Lembaga antikorupsi juga telah mengantongi nama pejabat lain di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diduga terkait dengan Rafael. Pejabat lain itu disebut satu geng angkatan dengan Rafael.

“RAT ada pengembangannya. Salah satunya, pemegang saham di perusahaannya itu sama dengan orang pajak yang lain. Saya terbitin surat tugas pemeriksaan buat orang pajak yang baru,” ungkap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

“Nah pejabat pajaknya angkatan dia (Rafael Alun) juga, sama. Kalau dibilang itu geng tuh, ada, ada banget. Ini angkatan dia juga. Iya pejabat juga,” kata Pahala menambahkan.

Sayangnya Pahala belum mau membuka identitas pejabat pajak tersebut. Namun dipastikan Pahala, pihaknya juga akan memeriksa harta kekayaan pejabat pajak tersebut.

“Pejabat pajak nanti diklarifikasi. Dia orangnya di Jakarta kok, gampang. Nanti diumumkan namanya,” kata Pahala.

Pada kesempatan ini Pahala mengakui jika temuan ketidakwajaran harta kekayaan Rafael sudah masuk dalam penyelidikan. Lembaga antikorupsi membuka penyelidikan untuk mencari unsur pidana korupsi Rafael.

“Baru kemarin sore diputuskan pimpinan ini masuk lidik. Jadi udah enggak di pencegahan lagi,” ujar Pahala.

Ihwal penyelidikan ini juga diamini Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Dalam proses ini akan dicari bukti permulaan dugaan tindak pidana korupsi. Secara teknis, sambung Ali, kegiatan berikutnya akan dilakukan oleh gabungan Tim LHKPN dan Tim Penyelidik KPK berupa permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak terkait.

“Dari hasil paparan Tim LHKPN KPK yang dihadiri oleh lintas Direktorat di KPK dan juga Pimpinan KPK, disepakati terkait pemeriksaan LHKPN RAT (Rafael Alun Trisambodo) saat ini telah ditingkatkan pada tahap penyelidikan,” kata Ali.

Diketahui, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan setelah putranya, Mario Dandy Satrio, menganiaya David Ozora, anak pengurus GP Ansor. Mario telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan tersebut.

Dalam Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada KPK, Rafael mengklaim memiliki harta dengan total Rp 56 miliar. Rafael sendiri telah menjalani proses klarifikasi oleh KPK mengenai harta kekayaannya tersebut pada Rabu (1/3/2023).

(Rangga)

Read Previous

Eks Bupati Sidoarjo Saiful Kembali jadi Tersangka KPK, Kali ini Gratifikasi Rp 15 M

Read Next

Komisi I Berharap Revisi RUU Penyiaran Selesai Pada Periode 2019-2024