7 March 2021, 00:45

Politikus Golkar Markus Nari Divonis 6 Tahun Penjara

Gedung KPK

Gedung KPK

daulat.co – Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman atau vonis enam tahun penjara terhadap mantan anggota DPR RI Markus Nari. Politikus Golkar itu juga divonis hukuman denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Hal itu diungkapkan Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun saat membacakan amar putusan terdakwa Markus Nari, di PN Tipikor Jakarta, Senin (11/11/2019). Tak hanya itu, majelis hakim juga menghukum agar Markus membayar uang pengganti sebesar USD 400 ribu.

Menurut majelis hakim, Markus Nari telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang sebesar USD 400 ribu atau setara dengan Rp 4 miliar terkait proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Selain itu, Markus juga dinilai bersalah merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Markus sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan  terhadap Miryam S Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus sebagai terdakwa.

Markus terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 21 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Markus Nari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif pertama,” ucap hakim Franky Tambuwun.

Selaku anggota Badan Anggaran, Markus disebut ikut membahas pengusulan anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 1,045 triliun. Markus Nari kemudian menemui pejabat Kemendagri Irman selaku Dirjen Dukcapil saat itu dengan meminta fee proyek e-KTP sebesar Rp 5 miliar.

“Markus Nari menerima USD 400 ribu atau setara Rp 4 miliar diungkap Sugiharto dalam persidangan. Markus Nari bermula mengunjungi Kemendagri, uang yang diterima terdakwa berasal dari Andi Narogong yang sebagai pengumpul uang fee proyek,” ujar hakim.

Dikatakan hakim, Markus Nari tidak pernah menerima USD 1.000.000 bersama Melchias Mekeng sebagai Ketua Banggar DPR dari Andi Narogong melalui Irvanto Hendra Pambudi saat berada di ruang kerja Setya Novanto yang menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. Dalam persidangan, kata hakim, Irvanto hanya menyerahkan kepada Mekeng.

“Uang USD 500 ribu diberikan dari Irvanto yang dikatakan Andi Narogong yang memintanya, majelis hakim tidak sependapat karena diungkap Andi Narogong tidak pernah memerintahkan Irvanto untuk memberikan uang,” tutur dia.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, majelis menilai perbuatan Markus Nari tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan, Markus belum pernah dihukum dan sopan selama persidangan.

Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya Markus dituntut sembilan tahun penjara serta denda Rp 500.000.000 subsider enam bulan kurungan penjara oleh Jaksa KPK.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Ketum IMM Dorong Lahirnya Atlet Sepakbola Nasional Dari Liga HW 2019

Read Next

IMM Berduka, Kader Terbaiknya Immawati Vina Novitasari Berpulang