30 May 2024, 07:53

Polda Sulut Diminta Tangkap Dalang Kelangkaan BBM Solar Bersubsidi

daulat.co – Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil meminta Polda Sulawesi Utara (Sulut) untuk mengungkap dan menangkap dalang di balik kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis solar di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan Nasir saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI yang diterima oleh Kapolda Sulut beserta jajaran dan Kepala BNN Provinsi Sulut.

“Harapan kita supaya dalangnya, aktor intelektualnya itu bisa ditangkap oleh kepolisian. Siapa pun dia, apapun latarbelakangnya, apapun pakaiannya kira-kira gitu,” kata Nasir dalam keterangannya, Senin (19/12/2022).

Nasir mengatakan, setelah kami mendengar laporan dan melihat secara langsung di lapangan terjadi penumpukan ataupun antrian panjang kendaraan bermotor, khususnya truk-truk besar untuk mengisi BBM jenis solar. “Tadi juga kalau kita lihat informasi dan laporan yang kita terima memang BBM ilegal di Sulawesi Utara ini juga cukup ramai, bahkan beberapa oknum kepolisian itu juga ditangkap terkait dengan BBM ilegal itu terutama BBM solar subsidi,” kata Nasir.

Dugaan Nasir kelangkaan BBM solar bersubsidi ini terjadi karena ada oknum-oknum yang sengaja membeli solar untuk keperluan industri-industri. “Jadi BBM solar subsidi itu dialirkan ke industri. Itu sebuah kejahatan. Ini kan menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan solar, ada kelangkaan solar di tengah-tengah masyarakat itu sebabnya kita lihat ada antrian mobil di SPBU-SPBU menunggu solar,” ujar Politisi Fraksi PKS itu.

Oleh sebab itu, Nasir berharap penindakan terhadap para pelaku harus diusut secara tuntas tanpa pandang bulu. “Yang kita ingatkan jangan hanya sampai penindakan itu sebatas kepada supir-supir yang membawa BBM bersubsidi itu atau petugas-petugas SPBU. Sebab itu sangat-sangat merugikan masyarakat,” tutup Nasir.

Read Previous

Komisi III Minta Polda Sulut Bentuk Timsus Ungkap Kasus Perdagangan Manusia

Read Next

Pimpinan DPR RI Desak RUU PPRT Segera Disahkan Jadi Undang-Undang