25 June 2022, 20:01

PK Dikabulkan, MA Tegaskan PSHT Sah Dibawah Kepemimpinan Dr Ir Muhammad Taufiq

daulat.co – Dualisme ditubuh Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) akhirnya menemui titik terang. Hal itu sejalan dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan peninjauan kembali (PK) sebagaimana diajukan Dr Ir Muhammad Taufiq.

Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan PK atas register perkara nomor 68/PK/TUN/2022, maka SK Menkumham Nomor AHU.0010185.AH.01.07 Tahun 2019 dengan Ketua Umum Dr Ir Muhammad Taufiq tetap sah dan berlaku.

“Alhamdulillah Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dikabulkan. Semuanya jadi jelas, siapa Ketua Umum PSHT yang sah menurut hukum. Alhamdulillah, ini berkah Ramadhan,” terang Kuasa Hukum Pemohon, Welly Dany Permana SH MH, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu 16 April 2022.

Peninjauan Kembali perkara diputus MA pada 7 April 2022. Hal itu sebagaimana dilansir Mahkamah Agung melalui kepaniteraan.mahkamahagung.go.id. Kisruh sendiri berawal dari gugatan yang dilayangkan Drs R Moerdjoko dan Ir Tono Suharyanto yang merasa sebagai Ketua dan Sekretaris PSHT.

Dimana keduanya menggugat Menkumham RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan terdaftar di kepaniteraan dengan nomor perkara 217/G/2019/PTUN.JKT.

Pada pokok perkaranya, Drs R Moerdjoko dan Ir Tono Suharyanto meminta PTUN mengabulkan gugatan terhadap Surat Keputusan Menkumham RI tentang pengesahan badan hukum PSHT yang diketuai Dr Ir Muhammad Taufiq untuk dibatalkan dan dicabut.

Di PTUN, hakim memutuskan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. Atas putusan tersebut, Kemenkumham RI dan Dr Ir Muhammad Taufiq selanjutnya mengajukan Banding ke PTTUN Jakarta dan ditolak, sehingga menguatkan putusan PTUN Jakarta.

Upaya hukum selanjutnya dilakukan Kuasa Kemenkumham dan Dr Ir Muhammad Taufiq dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Namun upaya itu kembali ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Perkara kemudian dibawa ke upaya hukum luar biasa dengan mengajukan PK ke MA.

“Kami merasa sangat bersyukur atas putusan PK. Putusan PK menunjukkan eksistensi PSHT sesuai badan hukum yang diterbitkan oleh Kemenkumham. Badan hukum dari Kemenkumham ini adalah dasar bagi kita untuk mengemban amanah organisasi,” kata Ketua Umum PSHT Dr Ir Muhammad Taufiq.

“Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kami akan melanjutkan upaya pengurus terdahulu yaitu Kang Mas Tarmadji Budi Harsono,” katanya.

M Taufiq menekankan bahwa nama, lambang dan hak merk yang menjadi hak intelektual organisasi PSHT tidak dimiliki oleh personal. Melainkan seluruh warga PSHT yang memberikan kepercayaan atau amanah kepada pengurus untuk menjalankan roda organisasi.

“Terpenting organisasi ini dikelola secara transparan dan akuntabel, agar warga tidak ada lagi yang berprasangka, saling curiga, sehingga energi yang kita miliki tidak habis untuk mengurusi hal-hal tidak perlu,” demikian M Taufiq.

(M Abdurrahman)

Read Previous

Sidang Suap Pajak, Saksi Ungkap Pemberian Rp 1,4 Miliar dari PT Esta Indonesia

Read Next

Mafia Migor, Jaksa Agung Tegaskan Siapa Pun Pelakunya Kalau Cukup Bukti Akan Ditindak