16 May 2021, 23:04

Pilkades 2020: Dari e-Voting Kembali ke Konvensional, Ini Penjelasan Pemkab Pemalang

Bupati Pemalang H Junaedi saat meninjau pelaksanaan Pilkades menggunakan teknologi e-Voting (Foto BPPT)

daulat.co – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pemalang kembali ke sistem konvensional. Pilkades yang diikuti 28 desa tidak akan menggunakan sistem e-Voting yang sebelumnya menjadi percontohan ditingkat nasional.

Upaya penanggulanan atau mencegah penyebaran Covid-19 menjadi alasan utama Pemerintah Kabupaten Pemalang mengembalikan sistem modern ke sistem tradisional. Selain itu, ada masukan dari masyarakat agar Pilkades diselenggarakan secara tradisional dengan cara mencoblos.

“Ini dalam rangka ikut menanggulangi dan mencegah Covid-19. Karena jika e-Voting, menggunakan KTP all reader, satu alat itu digunakan minimal 750 orang. Kan disentuh lebih dari satu orang, kemungkinan bisa mengakibatkan penularan kalau ada yang positif Covid-19,” terang Harsis Nurcahya.

Kasie Pengembangan Aparatur Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Pemalang itu menjelaskan alasan kenapa Pilkades dikembalikan ke sistem konvensional kepada daulat.co baru-baru ini.

Disampaikan Harsis, pelaksanaan Pilkades Serentak di 28 Desa mengakomodir kepentingan penanggulangan Covid-19. Selain kembali ke sistem tradisional, dalam pelaksanaannya juga digelar secara ketat menggunakan protokol kesehatan Covid-19.

“Keseluruhan prosesnya harus mematuhi protokol kesehatan, baik calon kades, saksi, BPD, penyelenggara Pilkades, harus mengikuti prosedur,” tegasnya.

Calon kepala desa, lanjut Harsis, tidak diperbolehkan mengumpulkan massa ataupun pendukung melebihi ketentuan. Dalam hal kampanye tatap muka misalnya, bersifat terbatas dengan maksimal jumlah peserta adalah 50 orang.

Kasie Pengembangan Aparatur Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Harsis Nurcahya (foto: sumitro/daulat.co)

“Kemudian pada saat kampanye, calon kades tidak boleh mengerahkan orang, diutamakan kampanye daring, kalau tidak juga bisa dilaksanakan, menggunakan kampanye tatap muka, tapi terbatas 50 orang maksimal,” beber Harsis.

Disebutkan, dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, sistem tradisional pemilihan kades menggunakan pencoblosan adalah keputusan terbaik. Dispermades menepis anggaran sistem pencoblosan justru membuka ruang terjadinya penularan Covid-19.

Di sisi lain, Harsis juga menyebut kerjasama Pemkab Pemalang dengan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), lembaga yang memproduksi alat e-voting, telah selesai pada tahun 2020.

“Kerjasama dengan BPPT tahun ini berakhir, tahun 2020. Dari awal kami, Pemkab juga mendengatkan aspirasi masyarakat mengenai e-Voting, tapi kondisinya karena Covid-19, kebijakan mencoblos itu langkah yang dapat dilaksanakan saat ini,” jelas Harsis lagi.

(Sumitro)

Read Previous

Jokowi Lantik 12 Dubes LBBP RI Untuk Negara Sahabat

Read Next

Hari Sumpah Pemuda saat Bersatu dan Bangkit Lawan Covid-19