20 May 2024, 22:46

Perusahaan Surya Darmadi Merasa Didiskriminasi Masalah Izin

daulat.co – PT Duta Palma Group merasa didiskriminasi terkait persoalan perizinan kehutanan. Pasalnya, dari ratusan perusahaan yang tidak memiliki perizinan kehutanan tahap dua, hanya PT Duta Palma Group yang diproses secara hukum.

Demikian diungkapkan Kuasa Hukum pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng. Juniver mempertanyakan, kenapa dari ratusan perusahaan, hanya PT Duta Palma Group yang dipermasalahkan. Juniver menilai terjadi diskriminasi lantaran hanya Surya Darmadi yang diproses pidana.

“Nah yang jadi pertanyaan kalau ada 309 perusahaan yang tahap kedua, itu mengapa hanya PT Duta Palma yang diproses, kenapa perusahaan lain yang sama tidak diproses, ini kan menjadi pertanyaan besar, yang tadi penasihat hukum mempertanyakan kepada jaksa penuntut umum di persidangan kenapa terjadi diskriminasi, ada apa,” ungkap Juniver, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022).

Hal itu diungkapkan Juniver sekaligus menanggapi kesaksian Manager Legal Duta Palma Group Kantor Jakarta, Yudi Prasetyo Wibowo. Dalam persidangan, saksi Yudi mengungkapkan, terdapat sebanyak 309 perusahaan, termasuk PT Duta Palma Group yang tidak memiliki perizinan kehutanan tahap dua. Namun, hanya PT Duta Palma Group yang diproses secara hukum.

“Betul pak (309 perusahaan). Di SK tahap II itu lebih dari 100 perusahaan yang mengalami sama dengan kondisi yang dialami oleh perusahaan milik dari Pak Surya Darmadi ini,” kata Yudi saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus alih fungsi lahan di Indragiri Hulu (Inhu), Riau, dengan terdakwa mantan Bupati Inhu, Raja Thamsir Rachman dan Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng.

Yudi lebih lanjut menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan syarat-syarat yang diminta untuk melengkapi izin kehutanan tahap dua itu untuk PT Duta Palma Group. Perizinan tersebut bahkan sedang diproses.

“Betul sudah mengajukan pak. Karena turunan dari SK 351 tadi sekjen KLHK menyurati perushaan-perusahaan yang masuk dalam SK tahap dua untuk melengkapi berupa peta citra satelit resolusi tinggi time series 1 tahun sebelum izin diterbitkan sampai dgn November tahun 2020. Dan itu karena wakt itu saya masih di perusahaan itu sudah saya ajukan semua permohonan itu kelengkapan data itu,” kata Yudi.

Sementara saksi lainnya yakni, Mantan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta mengatakan, area perkebunan perusahaannya sudah dilengkapi penitipan anak, rumah ibadah, juga klinik. Sehingga, tidak ada konflik apapun antara warga, karyawan perkebunan maupun perusahaan. Fasilitas disebut juga bisa dimanfaatkan warga sekitar perkebunan sawit.

Menurut Suheri, demonstrasi terakhir terjadi di era 1999 hingga 2000-an. “Tapi saat itu bukan cuma kita, hampir semua perusahan ada demo. Itu kan aspirasi masyarakat, sudah kita sikapi dan dilakukan penyelesaian-penyelesaian ke desa-desa setempat,” ucap Suheri.

Dalam pesidangan, Suheri membawa surat bukti perdamaian dengan warga untuk diperlihatkan ke majelis hakim. “Kesepakatan penyelesaian terakhir itu tahun 2002, masyarakat tidak menuntut apapun juga, sejak itu tidak ada gejolak,” kata Suheri.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada kejaksaan Agung sebelumnya mendakwa bos PT Duta Palma Group/ Darmex Group Surya Darmadi merugikan negara hingga triliunan rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.

Dalam surat dakwaan disebutkan Surya Darmadi merugikan Rp 4.798.706.951.640 (Rp 4 triliun) dan US$7.885.857,36 serta perekonomian negara sebesar Rp 73.920.690.300.000 (Rp 73 triliun). Jaksa mendakwa Surya memperkaya diri sendiri sejumlah Rp 7.593.068.204.327 (Rp7 triliun) dan US$7.885.857,36. Perbuatannnya itu, kata jaksa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Raja Thamsir Rachman secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2022).

(Rangga)

Read Previous

Puan Maharani: Kemitraan HIPMI dan Pemerintah Percepat Ekosistem Usaha yang Kondusif

Read Next

Gempa Cianjur, Komisi VIII Minta Pemerintah Fokus Evakuasi Korban