21 October 2021, 09:32

Perusahaan Haji Isam Rogoh Kocek Rp 50 M untuk Turunkan Pajak dari Rp 63 M jadi Rp 10 M

Pengadilan Tipikor Jakarta

Pengadilan Tipikor Jakarta

daulat.co – PT Jhonlin Baratama diduga rela merogoh kocek uang suap sebesar Rp 50 miliar untuk menekan nilai pajak tahun 2016 dan 2017 yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara. Atas bantuan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji, Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Dadan Ramdani, serta tim pemeriksa pajak, PT Jhonlin Baratama hanya membayar Rp 10.689.735.155, padahal seharusnya pajak untuk dua tahun tersebut sebesar Rp 63.667.534.805.

Demikian terungkap dalam surat dakwaan terdakwa Angin dan Dadan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada KPK, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/9/2021). Diketahui, PT Jhonlin Baratama merupakan anak usaha Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Soal angka Surat Ketetapan Pajak (SKP) Kurang Bayar PT Jhonlin Baratama pada 2016 dan 2017 senilai Rp 10.689.735.155 itu ternyata hasil manipulasi tim pemeriksa pajak. Dimana untuk tahun 2016, tim pemeriksa pajak mengatur angka kurang bayar pajak PT Jhonlin Baratama sebesar Rp 70.682.283.224, sementara untuk tahun 2017  diatur angka lebih bayar pajak PT Jhonlin Baratama sebesar Rp 59.992.548.069, sehingga jumlah kurang pajak PT Jhonlin Baratama sebesar Rp 10.689.735.155.

“Sesuai arahan Yulmanizar (anggota tim pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama), untuk tahun 2016 Febrian (anggota tim pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama), mengatur angka kurang bayar pajak PT Jhonlin Baratama sebesar Rp 70.682.283.224, sementara untuk tahun 2017 Febrian mengatur angka lebih bayar pajak PT Jhonlin Baratama sebesar Rp 59.992.548.069, sehingga jumlah kurang pajak PT Jhonlin Baratama sebesar Rp 10.689.735.155, padahal seharusnya sebesar Rp 63.667.534.805, dengan cara mengatur
angka PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 23 dan PPh Pasal 29 Badan Tahun Pajak 2016 serta mengatur PPh Pasal 23 untuk tahun 2017,” kata jaksa Takdir Suhan.

Angin dan Dadan diketahui memiliki kewenangan dalam menilai pajak PT Jhonlin Baratama pada 2016 dan 2017. Angin menerbitkan Instruksi pemeriksaan Nomor: S-00121/PJ.04/RIK.SIS/2019 untuk pemeriksaan PT Jhonlin Baratama tahun pajak 2016 dan Nomor: S-00142/PJ.04/RIK.SIS/2019 untuk pemeriksaan perusahaan itu atas tahun pajak 2017.

Adapun pengurangan wajib pajak Rp 10.689.735.155 itu diduga atas permintaan PT Jhonlin Baratama melalui Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama. “Atas adanya pemeriksaan oleh Direktorat P2, kemudian pada 26 Maret 2019, PT Jhonlin Baratama menunjuk Agus Susetyo sebagai konsultan pajak dengan Surat Kuasa Nomor: 649/JB-FAT/III/2019 yang ditandatangani oleh Fahruzzani selaku Direktur Keuangan PT Jhonlin Baratama,” ujar jaksa.

Dari Rp 50 miliar yang diberikan secara bertahap itu, Angin dan Dadan masing-masing diduga menerima Rp 17.500.000.000. Sedangkan sisanya diterima oleh Tim Pemeriksa yaitu Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febriana yang masing-masing mendapatkan bagian fee
dengan total sebesar SGD437.500. Sementara sebesar SGD500,000 atau setara Rp 5.000.000.000 diberikan kepada Agus Susetyo.

“Bahwa atas ketetapan nilai pajak tersebut, meskipun sudah tidak menjabat sebagai Direktur P2, Terdakwa I (Angin Prayitno Aji) melalui Terdakwa II (Dadan Ramdani) menanyakan kepada Yulmanizar bagaimana realisasi fee atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) PT Jhonlin Baratama yang sudah diterbitkan, atas penyampaian Terdakwa II (Dadan Ramdani) tersebut kemudian Yulmanizar menghubungi Agus Susetyo untuk menagih realisasi fee yang dijanjikan
oleh PT Jhonlin Baratama,” ungkap jaksa.

“Selanjutnya dalam rentang waktu bulan Juli 2019 sampai dengan akhir September 2019, para terdakwa telah menerima uang fee dari Agus Susetyo terkait pengurusan pajak PT Jhonlin Baratama tahun pajak 2016 dan tahun pajak 2017 sebesar SGD3,500,000 atau setara Rp 35.000.000.000 yang diterima melalui Yulmanizar secara bertahap,” ditambahkan jaksa.

Selain menerima uang, para tim pemeriksa pajak itu menerima sejumlah fasilitas dari PT Jhonlin Baratama saat kunjungan lapangan ke kantor administrasi PT Jhonlin Baratama di Jalan Kodeco KM 1,5, Kabupaten Tanah Bumbu, Batulicin, Kalimantan Selatan. Kunjungan lapangan itu merupakan bagian dari proses pemeriksaan pajak

“Di mana untuk tiket pesawat, hotel, dan
akomodasi tim pemeriksa selama di Batulicin dibiayai oleh PT Jhonlin Baratama melalui Agus Susetyo,” ujar jaksa.

Seperti diketahui, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani didakwa menerima suap sebesar Rp 15 miliar dan SGD 4 juta dolar Singapura atau setara Rp 42 miliar. Uang dugaan suap Rp57 miliar tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pajak PT Jhonlin Baratama (JB), PT Bank PAN Indonesia (PANIN), serta PT Gunung Madu Plantations (GMP).

Angin dan Dadan diduga menerima suap sebesar Rp 57 miliar melalui para konsultan atau kuasa pajak tiga perusahaan besar tersebut. Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Pemberi Suap Pejabat Pajak Ternyata Orang Kepercayaan Bos Bank Panin Mu’min Ali Gunawan

Read Next

Fakta Sidang Eks Pejabat Pajak jadi Bekal KPK Bidik Petinggi dan Korporasi Bank Panin