25 June 2022, 21:24

Pertimbangan Dana PEN Kolaka Timur ke Mendagri Atas Suap Rp 2,4 Miliar Eks Dirjen Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri

daulat.co – Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto didakwa bersama-sama Kadis Lingkungan Hidup Kab Muna, Sultra, Laode M. Syukur Akbar dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab Muna Sukarman Loke menerima suap Rp 2.405.000.000 dari Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya dan pengusaha LM. Rusdianto Emba.

Suap itu sebagai pemulus persetujuan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021. Demikian terungkap saat jaksa penuntut umum pada KPK membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2022).

Suap itu dimaksudkan agar Mochamad Ardian Noervianto memberikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai syarat disetujuinya usulan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021.

Atas perbuatan rasuah itu, Pemkab Kolaka Timur mendapat pinjaman dana PEN sebesar Rp 151 miliar. Perbuatan Ardian di antaranya bertentangan dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Disampaikan jaksa, terdakwa menerbitkan dan menandatangani surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Nomor : 979/6187/Keuda pada tanggal 14 September 2021 hal Pertimbangan Atas Usulan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA 2021.

Dimana pada pokoknya menyatakan Pemda Kolaka Timur dipertimbangkan dapat menerima pinjaman paling besar Rp 151.000.000.000 yang sudah diajukan Andi Merya sejak tanggal 14 Juni 202. Terdakwa juga memberikan paraf pada draft Surat yang akan ditandatangani Mendagri hal Pertimbangan Pinjaman Daerah pada 13 September 2021 yang ditujukan kepada Menkeu c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan sebagai syarat dalam pemberian pinjaman Dana PEN.

“…sehingga Terdakwa selaku Dirjen Bina Keuangan tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan mengenai batas waktu paling lama 3 hari kerja setelah diterimanya Surat Permohonan Pinjaman PEN dalam memberikan pertimbangan pengajuan dana PEN kepada Kementerian Keuangan, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa,” kata jaksa KPK.

Awalnya, Pemkab Kolaka Timur mengajukan pinjaman dana PEN sebesar Rp 350 miliar. Namun, Pemkab Kolaka Timur disebut sulit mendapat pinjaman karena berada di urutan ke-48. Atas kesepakatan komitmen fee sebesar satu persen dari pinjaman yang didapat,  Pemkab Kolaka Timur mendapat pinjaman dana PEN sebesar Rp 151 miliar.

“Terdakwa memberikan prioritas dengan membahasnya dalam Rakortek dengan PT SMI, Pemkab Kolaka Timur, Kemenkeu (DJPK) dan Kemendagri yang hasilnya Pemkab Kolaka Timur mendapatkan pinjaman dana PEN sebesar Rp 151.000.000.000,00,” tutur jaksa.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu supaya Terdakwa memberikan pertimbangan kepada Mendagri sebagai syarat disetujuinya usulan Pinjaman PEN Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021, yang bertentangan dengan kewajibannya,” ditambahkan jaksa.

Jaksa menyebut Ardian menerima Sin$131.000 (Rp1,5 miliar) melalui Laode
terkait pengurusan pinjaman dana PEN tersebut. Ardian dan Laode merupakan teman satu angkatan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

“Laode M. Syukur Akbar menghubungi terdakwa melalui telepon dan menanyakan ‘bagaimana dengan rekomendasi PEN Kolaka Timur, bro?” lalu dijawab oleh terdakwa “Belum bro, minggu ini ya”,” kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan.

“Kemudian Laode M. Syukur Akbar menyampaikan “Ini dari teman-teman menyampaikan kesanggupan komitmennya” lalu dijawab oleh terdakwa “Saya sedang Isoman, kasihkan ke Okta [Ochtavian Runia Pelealu, ajudan Ardian] saja atau Ibu Ana”,” sambung jaksa.

Ochta bersama Bagas Aziz membawa uang tersebut ke rumah Ardian pada 21 Juni 2021. Setelah diserahkan ke Ardian, Ochta lantas melapor ke Laode.

“Ochtavian Runia Pelealu melaporkan melalui telepon Whatsapp kepada Laode M. Syukur Akbar bahwa uang telah diterima terdakwa,” tutur jaksa.

“Selain itu, terdakwa juga menghubungi Laode M. Syukur Akbar melalui video call Whatsapp dan mengatakan “Bro, Sudah Saya Terima Dari Octa” sambil menunjukkan jempol tangannya,” ditambahkan jaksa.

Atas perbuatannya, Ardian didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Eks Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin Dituntut 10 Tahun dan 7 Bulan Bui

Read Next

Dihalangi Saat Sita Aset PT Sun Resort, Tim Kurator Siap Tempuh Langkah Hukum