24 May 2024, 01:53

Periksa Plt Dirut Perumda Jaya, KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Lahan Munjul

Ali Fikri

Ali Fikri

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran dana ke sejumlah pihak terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

Pendalaman itu dilakukan saat penyidik memeriksa Plt Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys pada Senin (26/7/2021) kemarin. Sebelum didampuk sebagai Plt Dirut Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono sempat menjabat Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana.

Selain Indra, penyidik juga mendalami dugaan aliran dana saat memeriksa Senior Manajer Divisi Pertanahan dan Hukum Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yadi Robi dan Staf Divisi Umum Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Rahmat T. Tak tanya aliran dana, penyidik juga mendalami ketiga saksi tersebut terkait proses pembahasan anggaran pengadaan tanah yang berujung rasuah dan diduga merugikan negara.

“Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya pembahasan anggaran dan adanya aliran sejumlah uang pada pihak-pihak tertentu,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).

Namun, Ali tak membeberkan lebih lanjut terkait hal tersebut. Termasuk kemana saja aliran uang yang tengah didalami itu.

KPK sebelumnya telah menetapkan lima tersangka kasus ini. Kelimanya yakni mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar; PT Adonara Propertindo.

KPK menduga perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Kemenag Pelajari Edaran Ibadah Umrah dari Arab Saudi

Read Next

Kemensos Akan Percepat Penyaluran Bansos Kepada Masyarakat