30 May 2024, 08:04

Periksa Notaris Yurisca Lady Enggraeni, KPK Dalami Perjanjian Jual Beli Tanah Munjul

KPK

daulat.co – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang notaris bernama Yurisca Lady Enggraeni, Senin (29/3/2021). Yurisca diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Tahun 2019.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik mendalami proses perjanjian jual beli tanah di Munjul itu saat memeriksa Yurisca. Dimana perjanjian jual beli itu melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan kasus korupsi ini.

“Yurisca Lady Enggraeni (Notaris) dikonfirmasi antara lain terkait proses perjanjian jual beli antara pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini,” ujar Ali Fikri dalam keterangannya.

Selain Yurisca, penyidik juga memeriksa saksi Rafli Akbar Rafsanjani. Dari Staf Penilai di KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Wahyono Adi dan Rekan itu, penyidik mendalami teknis dilakukannya penilaian terhadap tanah yang berlokasi di Munjul itu.

Diketahui, KPK telah meningkatkan kasus dugaan korupsi terkait pembelian tanah di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Tahun 2019, ke tahap penyidikan.

Tanah yang dibeli itu seluas 41.921 meter persegi. Indikasi kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000.

KPK dikabarkan telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain, YC selaku Dirut PSJ, AR dan TA. Selain itu, KPK juga menetapkan PT. AP selaku penjual tanah sebagai tersangka.

Terkait proses penyidikan kasus ini, penyidik KPK sudah mengagendakan pemeriksaan sejumlah pihak. Diantaranya, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene dan Pengusaha Rudy Hartono Iskandar.

KPK juga telah memeriksa Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Denan Matulandi Kaligis dan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles. Yoory C Pinontoan diketahui telah menjabat sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016 setelah sebelumnya menjadi Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan meniti karir sejak tahun 1991.

Pasca kasus itu mencuat dalam pemberitaan media, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan langsung menonaktifkan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan. Disinyalir penonaktifan tersebut dilakukan setelah adanya penetapan status tersangka oleh KPK.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Duga Ketua Komisi VIII DPR Dapat Jatah Paket Bansos dari PPK Kemensos

Read Next

Mudik Dilarang, Kemenhub Diminta Beri Insentif Jasa Transportasi Umum