13 June 2024, 22:01

Perbup Diketok, Masyarakat Langgar Protokol Kesehatan Covid-19 di Pemalang Akan Dikenai Denda Hingga 50 Ribu

daulat.co – Pemerintah Kabupaten Pemalang menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 45 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Pemalang.

Pengumuman penerbitan aturan yang berisi mengenai sanksi dan denda bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 itu disampaikan Sekda Pemalang M Arifin di Gedung Sasana Bakti Praja, Kompleks Pemkab Pemalang, Selasa 1 September 2020.

Disampaikan jika Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2020 telah disahkan per tanggal 28 Agustus 2020 lalu. Dimana salah satu isinya menyangkut penerapan sanksi denda kepada masarakan yang melanggar protokol kesehatan. Besaran denda sendiri dalam Perbup 45 dibagi menjadi dua kategori.

Kategori pertama, yakni bagi pelanggar perorangan akan dikenai denda sebesar Rp 10 ribu rupiah. Kategori kedua yakni bagi instansi, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum dikenai denda Rp 50 ribu rupiah, dan hingga sanksi terberat yakni akan dikenakan penutupan izin usaha.

Sekda Kabupaten Pemalang M Arifin mengataka, penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan akan melibatkan aparat sipil dilingkungan Pemkab Pemalang. Tim yang dibentuk oleh Pemkab dengan melibatkan personil Satuan polisi paming praja (Satpil PP) sebagai koordinator tim.

“Idealnya memang Perbub itu dilaksanakan setelah ada Perda, kalau dalam segi penegakan aturan terhadap pelanggaran Prokes, kita termasuk kabupaten yang terlambat dari beberapa kabupaten lain,” ujar Arifin.

Pembahasan Perda terkait penegakan aturan hukum sendiri rencananya akan dilakukan pembahasan dalam waktu dekat paling lambat akhir tahun ini. Menurut Arifin, masukan dari masyarakat terhadap Perbub baik melalui media sosial atau secara langsung dapat dijadikan bahan masukan untuk Pemkab terkait regulasi terhadap penanganan Covid-19.

“Kita sampaikan kepada jajaran khususnya bagian hukum, agar bisa menjadikan masukan dari masyarakat sebagai kritik untuk perbaikan. Artinya jangan alergi terhadap kritik supaya aturan yang sudah dibuat ini adalah demi kebaikan masyarakat juga khususnya di Kabupaten Pemalang, “ujarnya.

Kabag Ops Polres Pemalang, AKP Alkaf Chaniago, mendukung dan mengapresiasi upaya Pemkab Pemalang dalam menegakan aturan protokol kesehatan. Tetapi dalam proses pembuatan aturan hukum tentang hal itu, ia mengusulkan agar Perbub yang sudah dibuat diperkuat dengan Perda.

“Kita sudah siap, dalam pelaksanaan, Polri juga setiap hari bersama TNI, Satpol PP dan OPD terkait melaksanakan patroli pendisiplinan terhadap warga yang melanggar aturan protokol kesehatan,” ucapnya.

(Abimanyu)

Read Previous

Mendagri Tegur Dua Kepala Daerah di Sultra Karena Tidak Patuhi Prokes Covid-19

Read Next

Immanuel Ebenezer Lantik Pengurus DPC Jo-Man Pemalang