24 May 2024, 02:36

Penyuap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Segera Diadili di PN Makassar

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

daulat.co – Penyuap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah, Agung Sucipto (AS) tidak lama lagi bakal duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar.

Hal itu menyusul telah rampungnya proses penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun 2020-2021 yang menjerat Agung.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan berkas perkara Agung akan diserahkan kepada tim jaksa penuntut umum (JPU).
Dalam proses penyidikan, KPK melakukan pemeriksaan terhadap 32 orang saksi, diantaranya para ASN di Pemprov Sulsel dan pihak swasta lainnya.

“Senin (26/04/2021) Tim Penyidik melaksanakan Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) kepada Tim JPU dengan Tsk AS (Agung Sucipto). Sebelumnya berkas perkara Tersangka tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) sesuai dengan hasil penelitian Tim JPU,” ujar Ali dalam keterangannya, Senin (26/4/2021).

Dikatakan Ali, penahanan Agung selanjutnya beralih dan menjadi kewenangan JPU selama 20 hari terhitung mulai 26 April 2021 sampai dengan 15 Mei 2021. Hari ini kontraktor asal Bulukumba itu di pindahkan ke Lapas Klas I Makassar. Agung sedianya bakal diadili di Pengadilan Tipikor PN Makassar.

“Untuk tempat penitipan penahanan, hari ini tersangka AS langsung di pindahkan ke Lapas Klas I Makassar,” ucap Ali.

Dalam perkara ini, Nurdin bersama-sama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Edy Rahmat diduga menerima suap. Diduga suap sebesar Rp 2 miliar dari Agung serta  diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp 3,4 miliar. Suap diberikan guna memastikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di tahun 2021.

Atas perbuatan itu, Agung yang diduga pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Nurdin dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Edy Rahmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Astaghfirullah! Jasa Esek-esek di Pemalang Tetap Buka di Bulan Puasa

Read Next

SatReskrim Polres Tanjung Pinang Tak Hadir, Praperadilan Kakek Renta Ditunda