24 May 2024, 02:18

Penyuap Eks Dirut PT Perkebunan Nusantara III Dituntut 2 Tahun Penjara

daulat.co – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menuntut Dirut PT Fajar Mulia Transindo, Pieko Nyotosetiadi dengan hukuman 2 tahun penjara. Penyuap mantan Dirut PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Dolly Parlagutan Pulungan itu juga dituntut pidana denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tuntutan itu diberikan lantaran Jaksa meyakini Pieko terbukti menyuap mantan Dirut PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Dolly Parlagutan Pulungan sebesar SGD 345 ribu atau sekitar Rp 3,55 miliar. Perbuatan Pieko dianggap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa Pieko telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” ucap jaksa KPK Subari Kurniawan saat membacakan surat tuntutan terdakwa Pieko, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/1/2020) malam.

Suap kepada Dolly diberikan Piemo melalui I Kadek Kertha Laksana selaku Direktur Pemasaran PTPN III. Pemberian uang lantaran Dolly dan Kadek telah memberikan persetujuan Long Term Contract (LTC) atau kontrak jangka panjang kepada Pieko, dan advisor (penasihat) PT Citra Gemini Mulia terkait pembelian gula kristal putih yang diproduksi petani gula dan PTPN seluruh Indonesia.

PTPN III merupakan BUMN Holding Perkebunan yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan mempunyai anak perusahaan perkebunan, yaitu PTPN I sampai PTPN XIV.

“Yang distribusi pemasarannya dikoordinir PTPN III (Persero) Holding Perkebunan,” kata jaksa.

Selain Dolly, Pieko juga diduga menyuap Komisaris Utama PTPN VI M Syarkawi Rauf senilai SGD 190.300. Uang itu diduga terkait pembuatan kajian untuk menghindari kesan adanya praktek monopoli perdagangan melalui sistem LTC oleh perusahaan Pieko.

“Maka penuntut umum berkesimpulan terdakwa telah pula memberikan uang kepada saksi Syarkawi Rauf SGD 190.300 atau setara dengan Rp 1,9 miliar,” ungkap jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mpertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Hal meringankan, terdakwa sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, telah lanjut usia dan sering sakit,” ujar jaksa.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Omnibus Law Bertujuan Untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Read Next

Dengen Kemenkeu, BUMN Akan Selesaikan Nasabah Jiwasraya