25 June 2022, 21:38

Penyidikan Rampung, Bupati PPU Cs Segera Diadili di PN Tipikor Samarinda

Pengadilan Tipikor Samarinda - dok diksi.co

Pengadilan Tipikor Samarinda – dok diksi.co

daulat.co – Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud tak lama lagi bakal duduk di kursi pesakitan pengadilan tindak pidana korupsi. Hal itu menyusul telah rampungnya proses penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU yang menjerat Abdul Gafur.

Selain politikus Partai Demokrat itu, berkas penyidikan tersangka Plt Sekda PPU Mulyadi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis juga telah rampung.

Selanjutnya, Tim Jaksa Penuntut Umum KPK dalam waktu 14 hari kerja akan menyusun surat dakwaan mereka. Kemudian surat dakwaan beserta berkas akan diserahkan ke pengadilan.

“Persidangan diagendakan akan berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda,” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, (12/5/2022).

KPK sebelumnya menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. Lima tersangka penerima suap yakni, Abdul Gafur Mas’ud (AGM), Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi (MI), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro (EH).

Selanjutnya Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupatan Penajam Paser Utara Jusman (JM), dan Nur Afifah Balqis (NAB) dari pihak swasta/Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Sedangkan satu tersangka pemberi suap merupakan pihak swasta, Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ).

Dugaan rasuah itu bermula ketika Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 mengagendakan beberapa proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara. Nilai kontrak proyek itu berkisar Rp 112 miliar di antaranya, proyek multiyears peningkatan Jalan Sotek-Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan bernilai Rp 9,9 miliar.

Atas adanya beberapa proyek tersebut, Abdul Gafur Mas’ud diduga memerintahkan Mulyadi, Edi, dan Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten Penajam Paser Utara. KPK menduga Abdul Gafur yang merupakan kader Partai Demokrat telah menerima uang tunai Rp 1 miliar dari Achmad Zuhdi yang mengerjakan proyek jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai kontrak Rp 64 miliar.

Abdul Gafur selain itu juga diduga menerima sejumlah uang atas penerbitan izin hak guna usaha (HGU) lahan sawit dan izin pemecah batu di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

Diduga penerimaan uang panas itu melalui orang pilihan dan kepercayaan Abdul Gafur seperti Mulyadi, Edi, dan Jusman. Uang tersebut kemudian diduga digunakan untuk keperluan Abdul Gafur.

Uang-uang dari para rekanan diduga dikelola oleh Nur Afifah. Salah satu pengelolaan uang itu disimpan dalam rekening bank milik Nur Afifah.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Usut Suap Perizinan di Ambon, 3 Orang Dicegah Pergi ke Luar Negeri

Read Next

Pak Menteri Erick, Waskita Karya Cs Belum Lunasi Kerugian Negara Korupsi IPDN