29 May 2024, 23:29

Penyidikan Eks Mensos Dkk jadi Pintu Masuk KPK Usut Korupsi Pengadaan Bansos

Mensos Juliari P Batubara

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami setiap data dan informasi mengenai dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) wilayah Jabodetabek untuk penanganan Covid-19.

Lembaga antikorupsi akan mengusut hal tersebut seiring proses penyidikan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) wilayah Jabodetabek untuk penanganan Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara dan empat orang lainnya.

Plt Jubir KPK, Ali mengatakan, penyidik akan mendalami hal itu saat memeriksa sejumlah saksi terkait. Penyidik juga bakal mendalami nominal yang dikutip Juliari dan tersangka lainnya dari setiap paket bansos.

“Seluruh data dan informasi terkait pengadaan bansos tersebut tentu akan didalami dan digali dari keterangan para saksi yang akan dihadirkan dalam proses penyidikan tersebut,” ucap Ali saat dikonfirmasi, Jumat (11/12/2020).

Pernyataan itu disampaikan Ali sekaligus merespon pernyataan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman yang menduga nilai yang dikorupsi Juliari dan tersangka lainnya lebih dari Rp 10 ribu per paket bansos seperti yang disangkakan KPK. Boyamin menduga nilai yang dikorupsi para tersangka mencapai Rp 33 ribu per paket bansos.

“Kalau berapa kira-kira gambarannya perpaket yang dikorup, dugaannya dari hitung-hitunganku adalah Rp 28.000 ditambah Rp 5.000 adalah Rp 33.000,” ungkap Boyamin.

Dijelaskan Boyamin, bansos yang disalurkan Kemsos kepada masyarakat Jabodetabek senilai Rp 300 ribu per paket. Nilai itu belum termasuk distribusi dan goodybag. Dengan demikian, rekanan Kemsos untuk pengadaan mendapat anggaran Rp 270 ribu per paket.

“Jadi anggaran kan Rp 300 ribu, terus dipotong Rp 15 ribu untuk transport, Rp 15 ribu untuk tas goody bag. Jadi seakan-akan pemborong mendapatkan Rp 270 ribu,” kata dia.

Namun, kata Boyamin, pada kenyatannya nilainya tak lebih dari Rp 188 ribu per paket. Hal tersebut diketahui berdasarkan penelusuran Boyamin dengan membandingkan harga di pasaran.

“Kalau berdasarkan barang yang ada di lapangan yang diterima masyarakat senilai Rp 188 ribu. Jadi artinya dugaan yang dikorupsi adalah Rp 82 ribu,” terang Boyamin.

Dari nilai tersebut, kata Boyamin, pemenang tender diperbolehkan mengambil keuntungan dengan batas maksimal 20 persen. Dengan demikian, pemenang tender memperoleh keuntungan maksimal Rp 54 ribu berdasarkan perhitungan 20 persen dari Rp 270 ribu.

“Dari selisih tadi, Rp 82 ribu dikurangi Rp 54 ribu. Jadi kira-kira yang dikorup adalah per paket Rp 28 ribu, itu untuk barang ya. Dan untuk goody bag juga ada sekitar Rp 5 ribu yang dikorup. Karena goody bag itu anggap saja harganya Rp 10 ribu dari Rp 15 ribu. Jadi Rp 28 ribu ditambah Rp 5 ribu sekitar Rp33 ribu,” ujar Boyamin.

Sebab itu, Boyamin menduga ada pihak lain yang diuntungkan dari proyek pengadaan bansos tersebut. Mengingat, terdapat selisih Rp 23 ribu, jika Juliari dan dua pejabat Kemsos memang hanya mengutip Rp 10 ribu per paket.

“Berarti Rp 23 ribu tadi bisa saja untuk bancakan, ada yang ke pejabat, ada yang ke pemborong sendiri. Jadi pemborong mengambil untungnya lebih dari 20 persen. Karena apa? Selain dugaan untuk bancakan antara pemborong dan pejabat senilai Rp 23 ribu tadi, karena udah dipotong untuk Mensos Rp 10 ribu,” ucap Boyamin.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Ehm! Beberapa Kepala Dinas Mulai ‘Merapat’ ke Mukti Agung

Read Next

KPK Kantongi Bukti Korupsi Proyek Infrastruktur di Kota Banjar