15 June 2024, 07:46

Penuhi Panggilan Pemeriksaan, KPK Apresiasi Menhub Budi Karya

daulat.co – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memenuhi panggilan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, Rabu (26/7/2023). Kehadiran Budi Karya mendapat apresiasi lembaga antikorupsi.

Selain Budi, Sekjen Kemenhub Novie Riyanto juga telah memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Keduanya diperiksa tim penyidik di gedung KPK C1 atau gedung KPK lama.

Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang setelah Budi Karya tak hadir pada agenda pemeriksaan pada Jumat (14/7). Saat itu Budi tak dapat hadir lantaran sedang ada kegiatan lain yang tak bisa ditinggalkan. KPK mengapresiasi kehadiran Budi Karya dan Novie Riyanto lantaran dinilai membantu tim penyidik membuat terang perkara ini.

“Kami mengapresiasi kehadiran tiap saksi yang dipanggil tm penyidik KPK sehingga akan menjadi jelas dan terang perbuatan para tersangka yang saat ini sedang dilakukan proses penyidikannya,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK dalam keteranganya kepada wartawan, di kantornya, Jakarta.

Diketahui, KPK telah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus ini. Yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi; PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Bernard Hasibuan, Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, dan PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat.

Kemudian, Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, serta Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023, dan Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.

Dalam perkaranya, Harno Trimadi, Bernard Hasibuan, Putu Sumarjaya, Achmad Affandi, Fadliansyah, dan Synto Pirjani diduga menerima suap dari Dion Renato, Muchamad Hikmat, Yoseph Ibrahim, dan Parjono terkait sejumlah proyek pembangunan jalur kereta api.

Di antaranya, proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api trans Sulawesi di Makassar Sulawesi Selatan; serta empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat. Selain itu mereka juga menerima suap terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam sejumlah proyek itu, keenam pejabat di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub menerima suap dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek dimaksud, yaitu sekitar 5 -10 persen dari nilai proyek. Secara total, para pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub itu menerima suap sekitar Rp 14,5 miliar dari para pihak swasta.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Harno Trimadi, Bernard Hasibuan, Putu Sumarjaya, Achmad Affandi, Fadliansyah, dan Synto Pirjani selaku tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Dion Renato, Muchamad Hikmat, Yoseph Ibrahim, dan Parjono yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Rangga)

Read Previous

Peringati HAN 2023, Ace Hasan Soroti ‘Bullying’ Yang Masih Hantui Generasi Penerus Bangsa

Read Next

Komisi III DPR Nilai HUT HBA 2023 Jadi Momentum Kejaksaan Perbaiki Layanan Publik