20 May 2024, 21:56

Pengusaha Besar Rambah Industri Keripik Hingga Rempeyek Bisa Mematikan UMKM

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan - dok DPR

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan – dok DPR

daulat.co – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nasim Khan mengkritik aturan baru dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Khususnya mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam Perpres 10 tersebut, Pemerintah mengizinkan penanaman modal dari perusahaan besar untuk masuk ke bisnis-bisnis yang sebelumnya diperuntukkan hanya untuk UMKM. Salah satunya yakni usaha keripik/rempeyek dan sejenisnya.

Nasim Khan menilai, sejatinya investasi harus berpihak terhadap kepentingan ekonomi, sosial dan manfaat masyarakat. Selama ini, kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya banyak diproduksi secara rumahan dalam skala kecil atau UMKM.

Kata dia, investasi seharusnya mempertimbangkan manfaat yang bisa diambil. Misalnya menyangkut penyerapan tenaga kerja, tumbuhnya ekonomi sektoral, daerah maupun pertumbuhan ekonomi nasional, pusat-pusat pertumbuhan baru.

“Investasi tak boleh mengganggu daya saing UMKM dan lainnya, manfaat yang selama ini dinikmati UMKM seharusnya bisa diteruskan,” tegasnya di Gedung DPR RI, Senayan Rabu 10 Maret 2021.

Ia menyebutkan, aturan pelonggaran dan atau pemberian izin investasi semestinya dipikirkan dengan cermat dan matang. Dengan begitu, aturan akan memberikan keuntungan signifikan bagi para industri kecil, bukan sebaliknya merugikan dan mengganggu kondusifitas pasar bagi para pengusaha kecil dan menengah.

“Investasi industri keripik ini paling akan menciptakan berapa lapangan pekerjaan? Para pekerja akan menerima gaji berapa? Coba bandingkan kalau investasinya di sektor bisnis mobil listrik? Bahan baku baja, karet kita miliki, listrik juga berlimpah, tenaga kerja banyak. Apalagi jika ada kebijakan mobil listrik dengan target hingga 2050 harus listrik, pasti akan memberikan dampak yang sangat nyata,” ucap Nasim.

Politisi PKB itu meminta pemerintah me-review ulang aturan tersebut dan mencabutnya. Pasalnya, investasi tersebut dikhawatirkan malah akan menggerus dan mematikan ekonomi pelaku UMKM di sektor usaha kerupuk dan sejenisnya yang sudah ada sebelumnya.

“Dampak negatif yang ditimbulkan ini sangat berbahaya. Karena dapat mematikan industri UMKM, karena mereka tak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Akhirnya, nanti banyak pengusaha UMKM yang bisa gulung tikar,” ucap dia.

“Kalau usahanya bangkrut, tentu ini akan menimbulkan persoalan baru, angka pengangguran akan semakin meningkat. Padahal sektor UMKM ini sudah sangat banyak membantu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran,” sambung Nasim.

Disebutkan, sektor UMKM sangat banyak membantu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Sebaiknya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dicabut, karena berpotensi mengganggu usaha rakyat.

“Bukan cuma makanan seperti rempeyek saja yang akan mati usahanya, kelak semua usaha kecil milik rakyat juga akan semakin kesulitan,” tambah Nasim.

Apabila Negara ingin menumbuhkan produk UMKM, lanjut dia, semestinya Negara melindungi dan memakmurkan para pelaku UMKM. Bukan malah membuka peluang bagi industri besar karena akan semakin mempersulit usaha rakyat kecil bahkan mematikan mereka.

Nasim lantas mengungkapkan masih banyaknya kendala yang dihadapi para pelaku UMKM dalam hal kesulitan akses pemasaran, permodalan, efisiensi biaya pengiriman, sulitnya memperoleh bahan baku dan kalah saing dengan produsen besar.

(M Nurrohman)

Read Previous

Sudah Dicabut KLB, Kuasa Hukum Demokrat Pertanyakan Dasar Jhoni Allen Dkk Gugat AHY

Read Next

Kantor Kemenag Pemalang Diprotes Guru Agama, Kenapa Kami Tidak Bisa Ikut PPPK?