21 October 2021, 08:13

Pengembang Kuasai Tanah Sitaan KPK di Banten

Plt Jubir KPK, Ali Fikri

Plt Jubir KPK, Ali Fikri

daulat.co – Tujuh bidang tanah berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) di Banten yang sedang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikuasai pihak lain. Aset yang ‘dibajak’ tersebut berlokasi di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok, Banten.

“KPK telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan benar menemukan adanya aktivitas perataan tanah oleh PT Bangun Mitra Jaya,” ungkap pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (27/9/ 2021).

Dikatakan Ali, aset tersebut milik pengusaha sekaligus terpidana, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Sebelumnya, lembaga antikorupsi menyita tujuh bidang tanah milik Wawan. Berdasarkan papan sita, tujuh bidang tanah disita KPK atas kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Wawan. Adapun tujuh bidang tanah itu bertuliskan:

Komisi Pemberantasan Korupsi

“Untuk Keadilan”

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita-06/01/01/2014, tanggal 15 Januari 2014 Telah Disita 7 Bidang Tanah sesuai dokumen :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1393 Luas 907 M2
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1433 Luas 1.666 M2
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1439 Luas 2.142 M2
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1440 Luas 1.006 M2
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1441 Luas 2.734 M2
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1449 Luas 3.245 M2
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1769 Luas 2.230 M2

Dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana.

Bagi yang tidak berkepentingan, dilarang memasuki, menduduki, mempergunakan, dan/atau merusak areal serta segala sesuatu yang ada di atas tanah ini tanpa seizin Penyidik KPK.

Berdasarkan penelusuran, bangunan itu berdiri di atas bidang tanah tujuh sertifikat itu. Dari tujuh bidang tanah ini, bangunan yang sudah berdiri telah menggunakan tanah sekitar 1 hektare lebih. Berdasarkan informasi, tujuh bidang tanah yang tengah disita KPK atas nama Airin Rachmi Diany yang tak lain adalah istri Wawan.

Lebih lanjut dikatakan Ali, KPK telah meminta secara lisan agar aktivitas tersebut dihentikan karena statusnya masih disita KPK. Akan tetapi, PT Bangun Mitra Jaya bersikukuh melakukan aktivitasnya dan merasa punya hak atas tanah tersebut.

“KPK kemudian melayangkan surat pengaduan penguasaan tanah sitaan ini kepada Kepolisian Daerah Banten tertanggal 2 September 2021,” ujar Ali.

Perkara Wawan itu, kata Ali, saat ini sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan putusan majelis menyebut bahwa tujuh bidang tanah dimaksud dikembalikan kepada pihak tersita. KPK selanjutnya akan melakukan eksekusi dengan mengembalikan aset tersebut kepada pihak tersita setelah permasalahan penguasaan tanah ini tuntas.

“KPK berharap hal ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa aset yang disita oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses penanganan suatu perkara tidak boleh dikuasai oleh pihak lain,” tegas Ali.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Sepupu Menantu Eks Sekretaris MA Dituntut 7 Tahun Penjara

Read Next

Program Bimas Kemenag Disorot Komisi VIII DPR