15 June 2024, 08:10

Penegakan Hukum di Sektor Sumber Daya Alam Belum Maksimal

daulat.co – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan jika penegakan hukum di sektor sumber daya alam (SDA) dinilai masih belum efektif. Bahkan, penegakan hukum di sektor sumber daya alam di Indonesia masih jauh dari kata maksimal.

Hal itu disampaikan Agus dalam acara penandatanganan komitmen bersama penegakan hukum di sektor sumber daya alam (SDA) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi/ Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Rabu (18/12/2019).

Komitmen penegakan hukum di sektor SDA ini ditandatangani oleh KPK bersama Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK.

Dipaparkan, sepanjang periode 2002-2015 tercatat 70 kasus kejahatan lingkungan dan sumber daya alam yang sudah diproses secara hukum. Akan tetapi, dari jumlah itu hanya sekitar 13 persen pelaku yang dijatuhi hukuman pidana penjara maupun denda.

“KPK mempunyai data sebagai informasi. Berdasarkan data KPK dari sisi kuantitas jumlah penegakan hukum di sektor SDA masih minim dibandingkan jumlah indikasi pelangggaran. 43 persen dari terdakwanya dibebaskan dan hanya 13 persen pelaku yang dihukum penjara dan denda,” kata Agus.

Berdasarkan sejumlah kajian yang dilakukan KPK, diperkirakan biaya tidak resmi untuk memperoleh izin kehutanan lebih dari Rp 22 miliar. Tak hanya itu, ditemukan juga produksi kayu yang tidak tercatat dan tidak menyetor kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Alhasil penerimaan negara mengalami potensi kerugian mencapai USD 8,98 miliar.

“Besarnya indikasi pelanggaran hukum dan kerugian negara sebagaimana kajian di atas mengindikasikan bahwa penegakan hukum di sektor sumber daya alam di Indonesia masih jauh dari kata maksimal,” kata dia.

Padahal penegakan hukum yang kuat akan berdampak positif terhadap daya saing negara, laju investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, dampak dari kerusakan lingkungan yang dapat ditekan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.

Selain penandatanganan komitmen, digelar juga pelatihan peningkatan kapasitas dan koordinasi penegakan hukum di sektor SDA serta diskusi ‘Tantangan Koordinasi Penegakan Hukum di sektor Sumber Daya Alam’ dengan narasumber Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Litbang KPK.

Kegiatan ini diharapkan dimanfaatkan oleh para aparat penegak hukum untuk meningkatkan kapasitas mereka. Dari kegiatan ini juga diharapkan dapat memunculkan strategi baru agar penegakan hukum di sektor SDA dapat semakin efektif.

Pada kesempatan ini Agus menekankan, perlunya pembangunan data. Sebab, sambung Agus, program yang banyak dilakukan terkait penyelamatan sumber daya alam tak akan berjalan maksimal tanpa adanya satu peta.

Menurut Agus, persoalan tumpang tindih perizinan akan terus terjadi jika tidak ada data dan peta yang terintegrasi. “Sehingga tidak mengherankan kalau jumlah izin yang diberikan oleh para bupati, para gubernur melebihi luas daerah itu sendiri,” ucap Agus.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Menag Ingatkan Kedamaian Kepada Pemuka Budha

Read Next

Menag: Moderasi Ibarat Bandul Keseimbangan Hidup Beragama