16 May 2021, 23:04

Penanganan Covid-19 Masih Setengah Hati, Lucy Kurniasari Sebut PSBB & PPKM Tidak Efektif

Lucy Kurniasari Anggota Komisi IX DPR RI

Lucy Kurniasari Anggota Komisi IX DPR RI

daulat.co – Kasus Covid-19 di Indonesia sudah tembus hingga satu juta orang. Kondisi ini secara langsung menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak berjalan secara efektif.

“Kebijakan PSBB dan PPKM menurut saya terlalu kompromistis dengan mencari jalan tengah antara kesehatan dan ekonomi. Kebijakan kompromi ini terbukti tidak efektif,” tegas Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari, dalam keterangan tertulisnya, Rabu 27 Januari 2021.

Menurutnya, kebijakan PSBB dan PPKM dalam pelaksanaannya masih terlalu longgar dan tidak memperhatikan aspek geografis. Kasus PPKM yang dibatasi di Pulau Jawa dan Bali misalnya, dalam pelaksanaannya dilapangan tetap saja tidak dapat membatasi mobilisasi warga.

Nyatanya, interaksi warga dari dan ke Pulau Jawa dan Bali hingga kini tetap berlangsung. Kondisi demikian secara langsung membuka celah bagi terjadinya penularan Covid-19. Di sisi lain, pemerintah disebut Lucy terkesan alergi ketika mendengar kata lockdown.

“Sayangnya pemerintah tampak alergi kalau mendengar kata lockdown. Padahal kasus Selandia Baru, melalui lockdown mereka berhasil mengatasi pandemi Covid-19,” terang Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya itu.

Karena itu, lanjut Lucy, pemerintah seyogyanya memberi ruang untuk mengambil kebijakan lockdown. Kebijakan ini ditekankan dia sangat memperhatikan aspek geografis, sehingga mobilisasi warga secara geografis dapat ditekan atau dihentikan.

Walaupun disadari kebijakan lockdown memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Konsekeunsi dari lockdown, pemerintah mininal harus menyiapkan anggaran untuk makan rakyatnya dalam satu periode tertentu.

Masalahnya, tambah Lucy, apakah anggaran untuk kebijakan tersebut tersedia atau tidak. Meski jawabannya, mau tidak mau harus tersedia dengan cara mengalihkan anggaran infrastruktur yang besar itu untuk dana bantuan kepada masyarakat selama lockdown.

(Sumitro)

Read Previous

PT Pertani Terseret Pusaran Suap Bansos Covid-19

Read Next

KPK Kantongi Bukti Aliran Suap Ekspor Benur ke Anggota Komisi V DPR