27 January 2021, 19:35

Pemuda Muhammadiyah Dorong KPK Ungkap Penyuap Edhy Prabowo

Razikin Juraid saat foto bersama Menteri Edhy Prabowo

daulat.co – Kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuktikan bahwa kebijakan ekpor benih lobster di kementerian tersebut memang bermasalah. Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka.

“Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa penyuapnya. Ini juga penting dan harus dibuka. Karena sejak awal, ekspor benih lobster ini sudah menuai pro-kontra, sebagian kalangan menentang sangat keras ekspor benih lobster ini,” tegas Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum, Razikin Juraid, kepada wartawan, Kamis 25 November 2020.

Menurutnya, semua pihak bisa melihat kasus Edhy ini dalam pendekatan korupsi kebijakan. Apakah kebijakan ekpor benih itu merupakan pesanan sebagian orang yang hanya ingin mengeksploitasi kekayaan laut Indonesia, ataukah kebijakan telah dirancang sedemikian rupa demi kepentingan bangsa dan Negara.

Peristiwa penangkapan Edhy Prabowo, lanjut dia, membuka kesempatan untuk membicarakan ulang kebijakan ekspor benih lobster yaitu Peraturan Menteri KKP Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan ini dinilai banyak pihak merugikan nelayan-nelayan kecil. Dalam hal ini, Kementerian KKP belum meletakkan visi kemaritiman Presiden Jokowi sebagai semangat dalam merumuskan kebijakan pengelolaan kekayaan dan sumber daya laut Indonesia.

“Harusnya laut kita ini menjadi sumber penghidupan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama nelayan-nelayan kecil, bukan untuk segelintir orang,” kata Razikin.

Ia menambahkan, KPK harus proaktif dalam hal pencegahan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 19 Tahun 2019, dimana semangatnya adalah semangat pencegahan tindak kejahatan korupsi.

“Kita tidak ingin KPK kembali sibuk dengan operasi tangkap tangan seperti KPK rezim UU 30 Tahun 2002 yang lalu. KPK harus lebih agresif menerjemahkan visi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Tapi apapun itu, kita apresiasi dan mendukung KPK,” pungkas Razikin Juraid.

(Sumitro)

Read Previous

Menteri Edhy Prabowo Jadi Tersangka Suap Izin Ekspor Benur

Read Next

KONI Pemalang Fasilitasi Pembinaan Fisik Atlet Melalui Alat Fitnes