23 May 2024, 22:39

Pemerintah Diminta Atasi Hoaks Vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19

daulat.co – Pemerintah diminta dapat mengatasi penyebaran hoaks terkait vaksin Covid-19. Pasalnya, penyebaran hoaks tersebut merugikan program vaksinasi yang sedang dilakukan pemerintah.

“Karena hal ini merugikan program vaksinasi, sehingga berimbas pada rendahnya cakupan vaksinasi, tidak hanya vaksinasi Covid-19,” ucap pemerhati imunisasi, Julitasari Sundoro, dalam keteranganya, Jumat (4/6/2021).

Masyarakat diimbau jangan menelan mentah-mentah suatu informasi yang belum jelas asal usulnya. Julitasari juga meminta agar masyarakat mendapat penjelasan dari institusi yang kredibel dan dapat dipercaya, seperti Kementerian Kesehatan serta Kemkominfo.

“Agar masyarakat jangan menelan mentah-mentah suatu berita dan informasi. Kita harus cek kembali kalau ragu dan tidak langsung menyebarkannya,” kata dia.

Julitasari menjawab keraguan masyarakat terhadap kandungan vaksin Covid-19. Menurut Julitasari, kandungan vaksin Covid-19 ini sebenarnya adalah antigen dari virus SARS-CoV-2 yang diperlukan untuk membentuk antibodi.

“Apabila mendengar ada demam atau bengkak di tempat penyuntikan, itu adalah hal yang biasa saja dalam proses pembentukan antibodi dalam tubuh manusia,” Julitasari.

“Reaksi-reaksi ringan akibat
divaksinasi itu bisa hilang dalam satu dua hari. Dalam kartu vaksinasi pun sudah diberikan nomor kontak untuk menghubungi apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI),” ditambahkan Julitasari.

Salah satu vaksin Covid-19 yang digunakan untuk program vaksinasi nasional adalah AstraZeneca. Direktur
AstraZeneca Indonesia, Rizman Abudaeri mengatkan, pemerintah telah mempertimbangkan kajian ilmiah dan medis sehingga mendatangkan AstraZeneca.

“Tentu dasarnya adalah pertimbangan ilmiah dan medis, sehingga kita harus percaya pemerintah kita telah melakukan evaluasi mendalam sehingga vaksin – vaksin yang telah ditetapkan layak untuk membentuk herd immunity bagi masyarakat Indonesia,” ungkap Rizman.

Ketika vaksin akan dipergunakan oleh suatu negara, kata Rizman, harus mendapatkan izin oleh otoritas negara tersebut. Untuk Indonesia vaksin harus mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

“Semua vaksin tidak hanya AstraZeneca harus melalui persetujuan Badan POM. Kemudian ada juga persyaratan WHO, yakni vaksin yang dikatakan efektif memiliki efikasi lebih dari 50 persen,” kata Rizman.

Indonesia hingga saat ini menerima kurang lebih 6 juta dosis AstraZeneca dari jalur COVAX Facility.

“Sampai hari ini, ada 400 juta dosis vaksin Covid-19 AstraZeneca yang sudah diproduksi dan didistribusikan ke 165 negara di dunia. Lalu pada 165 negara di mana vaksin AstraZeneca diedarkan, selalu memantau perkembangan dari sisi keamanan dan efikasi vaksin COVID-19
tersebut,” ucap Rizman.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Agendakan Rapat Khusus Soal Kebangkrutan Garuda, Komisi VI Dorong Audit Forensik Laporan Keuangan

Read Next

Respon Aspirasi Publik, BKN Terbitkan Sertifikat Hasil SKD