27 May 2024, 14:02

Pemerintah Diimbau Jaga Keseimbangan HPP Beras dari Petani

daulat.co – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dapat memahami kebijakan pemerintah yang tetap menetapkan Harga Pokok Pembelian (HPP) beras dari petani sebesar Rp8.200 per kilogram. Namun demikian, menurutnya, dengan HPP dengan besaran seperti itu, sudah tidak relevan lagi, mengingat sudah terjadi kenaikan harga pupuk dan BBM yang baru terjadi belakangan ini.

“Akan tetapi, kalau dinaikkan HPP ini, akan terjadi inflasi. Pemerintah banyak pertimbangan. Sehingga bagaimana menjaga kesetimbangan antara inflasi dan kesejahteraan petani,” ujar Sudin usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi IV DPR RI ke PT Wilmar Padi Indonesia (WPI), Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa (13/12/2022).

Ia berharap pemerintah dalam waktu aka nada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai hasil kesimpulan rapat tersebut dengan Kementan dan Bulog. Sehingga, diharapkan pada Bulan Januari atau Februari 2023, HPP tersebut akan dinaikkan di kisaran Rp8.400 atau Rp8.500.

“Itu harapan kami. Karena kami ini selalu ditanya rakyat kenapa Bulog kalau beli beras atau gabah murah sekali, ya karena berdasarkan HPP. Kalau Bulog belinya lebih mahal untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP), maka akan nombok, kecuali yang untuk komersial. Untuk segmentasi beras komersial, Bulog masih berani di harga Rp10.200. Tapi, kalau yang CBP tidak bisa, harus Rp8.200 atau Rp8.300. Muda-mudahan awal tahun depan ada perubahan HPP-nya,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Diketahui, usulan untuk menaikkan HPP ini dalam rangka untuk merespon tingginya pembelian harga gabah yang dilakukan oleh PT WPI. PT WPI dapat membeli gabah dari petani dengan harga yang jauh lebih tinggi dari pemerintah. Sehingga, hal ini membuat para tengkulak, lebih memilih menjual gabah atau beras kepada pengusaha besar, dibandingkan ke penggiling lokal skala kecil. Namun, secara jangka panjang, hal ini akan berdampak terhadap monopoli harga beras di pasaran dan matinya industri penggilingan lokal.

Read Previous

Baleg DPR Nilai RUU Minol Tidak Mengganggu Industri Minol dan Sektor Pariwisata

Read Next

Komisi I Soroti Pemberian Pangkat Letkol Tituler TNI Kepada Deddy Corbuzier