23 May 2024, 23:44

Pejabat Kemensos Ungkap Perintah Juliari Potong Rp 10 Ribu Per Paket Bansos

Rekonstruksi kasus suap bantuan sosial di Kementerian Sosial

Rekonstruksi kasus suap bantuan sosial di Kementerian Sosial

daulat.co – Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin tak membantah adanya pemotongan Rp 10 ribu perpaket bansos sembako penanganan Covid-19. Pemotongan tersebut datang atas perintah eks Mensos Juliari Batubara.

Pepen mengakui hal tersebut saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Juliari dalam perkara dugaan suap pengadaan bansos penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/5/2021). Pepen awalnya masih menutupi perintah Juliari untuk memotong Rp 10 ribu perpaket bansos.

Awalnya, Pepen hanya menyebut yang melakukan pemotongan Rp 10 ribu adalah Adi Wahyono selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). Kemudian hakim bertanya apakah pemotongan Rp 10 ribu merupakan inisiatif KPA dan PPK atau ada perintah dari pihak lain.

Menurut Pepen, pemotongan Rp 10 ribu merupakan inisiatif Adi dan Matheus. “Setahu saya inisiatif mereka,” kata Pepen saat bersaksi.

Hakim ragu dengan pengakuan Pepen tersebut. Pasalnya, kata hakim, keterangan Pepen berbeda dengan keterangan sebelumnya.

“Tolong keterangan saudara jangan bergeser. Ini saya catat waktu hari Rabu yang lalu, saudara bisa ditahan nanti setelah ini, kalau saudara ketahuan bohong. Saya akan perintahkan saudara ditahan selanjutnya diproses. Saya yakin, ini jangan main-main gitu,” tegas hakim.

“Saya ingatkan saudara apakah saudara mengetahui siapa yang memerintahkan melakukan pemotongan Rp 10 ribu per paket?,” cecar hakim ke Pepen.

Pepen akhirnya mengakui mengetahui adanya perintah pemotongan Rp 10 ribu. Kata Pepen, perintah itu datang langsung dari Juliari Peter Batubara.

“Mengetahui, Bapak Juliari,” kata Pepen.

Adanya perintah pemotongan Rp 10 ribu oleh Juliari, kata Pepen, berdasarkan cerita dari Adi Wahyono. “Dari KPA (Adi). KPA diakhir-akhir menyampaikan ada perintah untuk pemotongan seperti itu,” ujar Pepen.

Dalam kesemepatan ini Pepen juga mengungkapkan bahwa Juliari yang menentukan bantuan sosial (bansos) berupa sembako dalam penanganan Covid-19. Juliari disebut sebagai penanggung jawab bansos sembako Covid-19.

“Siapa yang menentukan jenis bantuan?,” tanya Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis.

“Bapak menteri sosial (Juliari Peter Batubara),” jawab Pepen.

Atas pernyataan itu, Hakim Damis kemudian menelisik apakah bantuan sosial berupa sembako itu ditentukan dalam keputusan rapat atau hanya dari keputusan Juliari.

“Pada waktu itu, apakah menteri sosial sendiri yang menentukan ataukah ditentukan berdasarkan rapat para pimpinan pejabat?,” tanya Hakim Damis.

“Diawal bapak (Juliari Peter Batubara) menyampaikan untuk ada bantuan sosial sembako. Kemudian dibahas dirapat,” ucap Pepen.

Lebih lanjut dikatakan Pepen, pertanggungjawaban bansos sembako itu harus kepada Juliari Peter Batubara. Adapun mekanisme pertanggung jawaban itu berupa laporan.

“Mekanisme pertanggung jawaban berupa laporan,” kata Pepen.

Dikatakan Pepen, bansos sembako itu berupa beras, minyak goreng, mie instan sarden dan kecap. Kata Pepen, satu  paket bansos dianggarkan senilai Rp 300 ribu.

“Nilai satu paket itu Rp 270 ribu, Rp 30 ribunya, Rp 15 ribu untuk transporter daj Rp 15 ribu untuk godie bag,” terang Pepen.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Dengar Aspirasi Masyarakat, Ketua DPR Minta Aturan Larangan Mudik Diperjelas

Read Next

Penyidikan Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk Ditindaklanjuti Bareskrim Polri