27 May 2024, 13:07

PDF: Kisruh Ditubuh Demokrat Pengaruhi Dunia Investasi

Partai Demokrat

Partai Demokrat

daulat.co – Proklamasi Democracy Forum mencatat dampak dari upaya kekuatan eksternal untuk merampas Partai Demokrat (power grab) mulai terasa dampaknya di bidang keuangan. Hal itu tercermin dalam indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menurun.

PDF khawatir, jika hal ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk dan memunculkan persepsi bahwa perampasan oleh kekuasaan bisa terjadi pada siapa saja. Pemerintah diharapkan  bersikap adil menggunakan landasan hukum dan bukan mencari-cari justifikasi politik.

Demikian benang merah webinar Proklamasi Democracy Forum (PDF) seri ke-11 yang menghadirkan beberapa ahli sosio-teknologi. Diantaranya Prof Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University Singapura, pelaku pasar modal David Sutyanto, analis politik Syarwi Pangi Chaniago, mantan wartawan senior Syahrial Nasution dan Kabalitbang DPP Partai Demokrat Tomi Satryatomo

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rabu 10 Maret 2021, disampaikan jika webinar PDF dimoderatori oleh Sekretaris Balitbang PD Muslim Andri.

“Demokrasi adalah rules of the games diantara para pelakunya, bukan abstrak,” kata Prof Sulfikar Amir seraya menambahkan kualitas demokrasi bergantung pada kualitas partai-partai politik sebagai aktor utama.

Profesor ahli sosio-teknologi ini mengingatkan, pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial tergantung pada kualitas demokrasi. Ia cemas melihat upaya perampasan kepemimpinan Partai Demokrat.

Dalam agraria, lanjut dia, dikenal land grab, atau perampasan tanah oleh pihak yang berkuasa. Dalam politik, hal ini menjadi power grab, salah satu ciri negara otoriter. Apalagi ada indikasi ini dilakukan secara terorganisasi.

Sinyalemen yang disampaikan Sulfikar dibenarkan pelaku pasar modal David Sutyanto. Kata dia, hubungan yang kuat antara kualitas demokrasi dan iklim investasi. Dalam paparannya, terlihat kualitas demokrasi Indonesia terus turun hingga kini Indonesia masuk dalam kategori demokrasi yang cacat (flawed democracy).

Ia lantas menyinggung apa yang mengemuka di Partai Demokrat oleh pihak eksternal yang dekat dengan kekuasaan, membuat iklim investasi menjadi hot. IHSG yang tadinya hijau menjadi merah. David berharap, Pemerintah menyikapi isu ini dengan serius dengan tidak mengesahkan hasil kegiatan yang ilegal, untuk menjaga kepastian hukum dan iklim investasi.

Direktur Eksekutif VoxPol Research and Consulting Center Pangi Syarwi menambahkan, belum adanya respon dari Presiden Jokowi, padahal Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko yang terlibat pada KLB Partai Demokrat merupakan salah satu pembantu terdekatnya.

Pernyataan normatif Menko Polhukam Mahfud MD dibaca Pangi sebagai cermin sikap ambigu Pemerintah. Jika penolakan publik menguat, Pemerintah akan menggunakan pendekatan hukum untuk menolak hasil KLB ilegal.

“Tapi jika sebaliknya, Pemerintah bisa saja mencari justifikasi politik untuk mengesahkan KLB ilegal ini,” ucapnya.

Sementara itu mantan wartawan senior Syahrial Nasution menuturkan pengamatannya dari lokasi KLB ilegal di Deli Serdang. Setelah menguraikan kronologi kejadian dan situasi lapangan, Syahrial berkesimpulan adanya perampasan dan pemaksaan kehendak menggunakan kekerasan dan dibiarkan oleh aparat yang berwenang.

Menggunakan big data analytics, Kabalitbang PD Tomi Satryatomo menunjukkan pemetaan perang narasi untuk mempengaruhi opini publik antara kubu Partai Demokrat dan para pelaku KLB ilegal.

Pada kubu Partai Demokrat, terlihat percakapan terjadi secara alamiah oleh akun-akun lembaga dan individu, sementara pada kubu KLB ilegal, percakapan dilakukan secara masif oleh akun-akun anonim.

“Ini mengindikasikan Partai Demokrat menghadapi kekuatan di dunia maya yang memiliki sumber daya sangat besar,” ujar Tomi.

(Sumitro)

Read Previous

Pasang Baliho Tolak KLB Abal-abal, Demokrat Pemalang Siap ‘Birukan’ Jakarta Jika Diperlukan

Read Next

Suap Red Notice Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo Divonis 3 Tahun 6 Bulan Bui