16 June 2024, 08:05

Para Dosen di UIII Diimbau Berikan Pemahaman yang Baik Tentang Moderasi Beragama

daulat.co – Anggota Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik, mengimbau kepada para pengajar, khususnya dosen-dosen di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) memberikan pemahaman yang baik terkait dengan moderasi beragama.

“Orang-orang yang terhormat ditingkatkan oleh Allah jadi dosen di sini, pengelola UIII, ini kesempatan lho, sampeyan jangan dunia dapat, akhirat dikorbankan,” ujar Moekhlas Sidik dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke UIII, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Rabu (26/3/2024).

Perlu diketahui, moderasi beragama adalah konsep yang menekankan pada sikap saling menghormati dan toleransi di antara kelompok agama yang berbeda. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agamanya masing-masing, tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak lain.

Lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menekankan, bahwa pemberian pemahaman terkait agama ini harus berdasarkan akhlak yang baik.

“Bahwa output dari orang yang beragama harus melahirkan kebaikan itu prinsip. Selalu saya sampaikan kalau ada orang beragama, walaupun dicekoki moderasi beragama, tetapi output-nya negatif. Harus kita cek lagi, kiai nya yang ngga beres atau pengajarnya ngga bener sehingga dianut oleh jamaahnya tidak bener,” ujar Moekhlas.

Oleh karena itu, Moekhlas berharap kepada para tenaga pendidik di UIII untuk menanamkan pendidikan agama Islam sesuai dengan nilai-nilai moral. Serta bersikap dan bertingah laku positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat diterapkan di kehidupan sehari-harinya.

“Islam di Indonesia masih pada golongan knowledge, pengetahuan belum sampai way of life atau jalan hidup. Bayangkan tiap desa itu banyak masjid, tapi kelakuan di desa itu baik? masih tanda tanya, karena apa? (Karena) agama belum menjadi way of life. Itu contoh belum selaras antara kemauan batin kita dengan sikap kita,” tutup Moekhlas.

(Muh Nurrohman)

Read Previous

Komisi VII Minta Pemerintah Evaluasi Wacana Berakhirnya Intensif HGBT 7 Industri

Read Next

Komisi VIII DPR Soroti Hal Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang