24 February 2024, 13:36

Panglima TNI, Ada Baiknya Regenerasi Tiap Angkatan Secara Bergantian

Rachel Maryam

Rachel Maryam

daulat.co – Politisi Partai Gerindra Rachel Maryam menyatakan bahwa calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki purna tugas pada November 2021 merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Sejauh ini, di Komisi I DPR RI sebagaimana dikatakan Rachel belum ada ‘kasak-kusuk’ soal perkembangan mengenai calon pengganti Marsekal Hadi.

“Informasi belum ada. Kami tentu menyerahkan semua ke Presiden karena ini adalah hak prerogatif Presiden,” kata Rachel saat dihubungi, Sabtu (19/06/2021).

Meski belum ada perkembangan informasi mengenai calon pengganti Panglima TNI, Anggota Komisi I DPR RI itu berpesan kalau Presiden Jokowi perlu memilih dengan mempertimbangkan generasi yang beragam. Misalnya dengan memilih dari tiap angkatan.

“Mengenai panglima ini, lazimnya sih Presiden memilih agar mempertimbangkan bergantian tiap angkatan ya. Artinya kalau kemarin sudah dari AU, sebaiknya sekarang dari AL atau AD,” ucap Rachel.

Politisi asal Bandung itu berharap agar Panglima TNI yang baru nanti kelak bida melakukan sinergi yang selaras dengan Menhan dan Presiden. Hal tersebut sangat penting dan krusial karena ini sangat berhubungan dengan sistem pertahanan Indonesia kedepan.

“Harapannya tentu agar Panglima TNI yang baru kelak bisa bersinergi dan memiliki visi yang selaras dengan menhan dan presiden  dalam memperkuat sistem pertahanan Indonesia ke depan,” tukasnya.

Diketahui, belakangan kandidat untuk menjadi orang nomor satu di TNI mengerucut menjadi dua nama, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Presiden akan mengajukan satu nama calon Panglima TNI untuk menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. (Sastro)

Read Previous

Felly Esthelita Dukung Percepatan Vaksin di Jambi

Read Next

Belum Laporkan Harta Kekayaan, Pihak Kasad Sempat Konsultasi dengan KPK