25 June 2022, 20:11

Pak Menteri Erick, Waskita Karya Cs Belum Lunasi Kerugian Negara Korupsi IPDN

Menteri BUMN Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir

daulat.co – Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang konstruksi hingga saat ini belum melunasi ‘hutang’ atas kerugian keuangan negara dari proyek pembangunan IPDN tahun 2011yang berujung rasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tiga plat merah dibawah komando Menteri BUMN Erick Thohir segera melunasi tunggakan tersebut.

“Saat ini KPK masih menunggu pelunasan pembayaran atas kerugian keuangan negara dimaksud,” ungkap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (12/5/2022).

Adapun tiga BUMN itu yakni, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Atas kerugian negara
sebesar Rp 27,2 miliar dari korupsi proyek pembangunan gedung IPDN di Gowa, Sulawesi Selatan, PT Waskita Karya baru membayar Rp 7 miliar. Dengan begitu, PT Waskita Karya masih memiliki kewajiban melunasi hutang Rp 20,2 miliar.

Untuk PT Hutama Karya, perusahaan plat merah itu baru menyetorkan uang Rp 10 miliar. Padahal kerugian negara atas korupsi proyek pembangunan gedung IPDN diwilayah Agam, Sumatera Barat dan Rokan Hilir Riau sebesar Rp 34,8 miliar dan Rp 22,1 miliar.

“Untuk proyek pembangunan gedung IPDN diwilayah Agam, Sumatera Barat dan Rokan Hilir Riau dari nilai kerugian keuangan negara sekitar sebesar Rp 34,8 miliar dan Rp 22,1 miliar,” ujar Ali.

Adapun PT Adhi Karya baru membayar kerugian negara atas korupsi proyek pembangunan gedung IPDN di Minahasa, Sulawesi Utara senilai Rp 5 miliar. Sementara kerugian negara yang timbul atas korupsi proyek tersebut sekitar Rp 19,7 miliar.

“KPK mengapresiasi sikap kooperatif dari pihak BUMN tersebut yang secara bertahap melakukan pembayaran kerugian keuangan negara,” imbuh Ali.

Sementara itu, Tim jaksa KPK telah merampungkan berkas perkara dari Kepala Divisi I PT Waskita Karya Persero Tbk tahun 2008-2012, Adi Wibowo. Adi Wibowo akan segera diadili dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kampus IPDN du Gowa, Sulawesi Selatan.

“Tim Jaksa  telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) untuk Tersangka AW dari Tim Penyidik karena telah terpenuhinya seluruh kelengkapan isi berkas perkara,” kata Ali.

Adi Wibowo ditetapkan sebagai tersangka bersam dua orang lainnya, yakni Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk Dono Purwoko, dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kemendagri, Dudy Jocom. Diduga ketiganya memperkaya diri, atau orang lain atau korporasi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN di Minahasa, Sulawesi Utara dan Gowa, Sulawesi Selatan.

Penetapan tersangka itu hasil pengembangan kasus korupsi pembangunan Gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Rokan Hilir, Riau. Kasus ini telah menjerat dua mantan pejabat PT Hutama Karya (Persero) Tbk.

Di antaranya, mantan Senior Manager Pemasaran PT Hutama Karya, Bambang Mustaqim dan mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan. Mereka dihukum 5 tahun pidana penjara. Tindak pidana korupsi itu dilakukan keduanya bersama-sama dengan Dudy Jocom.

Dalam putusan pengadilan, Bambang menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 500 juta, Budi Rachmat Kurniawan sebesar Rp 1 miliar, serta orang lain dan korporasi, yaitu Dudy Jocom sebesar Rp 5,3 miliar, Hutama Karya sebesar Rp 40,8 miliar dan sejumlah pihak lainnya.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Penyidikan Rampung, Bupati PPU Cs Segera Diadili di PN Tipikor Samarinda

Read Next

Unggah Video Janji Bupati Pemalang, Warga Asemdoyong Alami Intimidasi