23 June 2024, 03:56

Paguyuban Siap ‘Lawan’ Laskar Merah Putih Soal Kisruh Pasar Buah & Sayur Pemalang

Pengurus LMPI Pemalang saat menyerahkan bukti dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Paguyuban Pasar Buah dan Sayur ke Wakil Ketua DPRD Subur Musholeh (sumitro/daulat.co)

daulat.co – Paguyuban Pasar Buah dan Sayur Pemalang menyatakan kesiapannya menghadapi permasalahan yang disampaikan Laskar Merah Putih (LMPI) terkait penjualan kios tanpa kuitansi, dugaan pengelolaan pasar melebihi kewenangan Diskoperindag dan tuntutan pembubaran paguyuban.

Pada Senin, 21 September 2020 besok, paguyuban juga siap menjelaskan duduk permasalahan tersebut ke Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang.

“Segenap pengurus paguyuban siap menghadiri undangan dari Dewan, Komisi C, guna dimintai tanggapan permasalahan yang sedang ramai di perbincangkan akhir-akhir ini,” kata Ketua Paguyuban Pasar Buah dan Sayur Pemalang, Nurpandi, kepada daulat.co, Minggu 20 September 2020.

Menurut Nurpandi, kegiatan revitalisasi pasar adalah permintaan pedagang dengan besaran nilai yang sudah disepakati bersama antara paguyuban dan anggota paguyuban. Dalam hal ini seluruh pedagang pasar sayur dan buah.

Begitu juga soal pengelolaan pasar, kata dia seratus persen merupakan wewenang Diskoperindag. Karena itu, pernyataan LMPI tidaklah berdasar, termasuk mengenai tuntutan pembubaran paguyuban.

“Paguyuban hanya mengurusi pedagang pasar. Namanya Paguyuban itu dibentuk dari pedagang dan oleh pedagang. Kemudian, selama ini pasar ya dikelola oleh Diskoperindag, sehingga tidak perlu dikembalikan fungsi dan kontrolnya ke Diskoperindag lagi,” jelasnya.

“Selain untuk membangun kios, uang swadaya itu untuk membangun beberapa fasilitas umum (fasum) seperti Musholla, tempat parkir dan toilet, Itupun nantinya fasilitas tersebut akan dihibahkan ke pemerintah agar dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata Nurpandi.

Ditambahkan, proses revitalisasi kios adalah swadaya dan tidak datang secara tiba-tiba. Paguyuban menindaklanjuti permintaan pedagang dan prosedur yang digunakan juga jelas sesuai prosedur yang diminta oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Diskoperindag.

“Kios swadaya ini berasal dari ide para pedagang sendiri, Paguyuban hanya menjembatani,” kata Nurpandi.

(Abimanyu)

Read Previous

Deklarasi Kader & Simpatisan PPP Untuk Agus – Eko, Muntoha: Jangan Asal Jual Partai

Read Next

Tim Agung – Mansur: Masyarakat Pemalang Inginkan Ada Wajah Baru