24 June 2024, 17:02

Omnibus Law Perwakafan Bisa Tingkatkan Kesejahteraan

daulat.co – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menilai saat ini optimalisasi wakaf, khususnya wakaf uang belum berjalan sesuai harapan. Potensi wakaf yang semestinya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat, saat ini masih terkendala dengan berbagai regulasi yang ada. 

Hal ini disampaikan Menag saat memimpin pembahasan internal Kemenag terkait usulan Omnibus Law Perwakafan dan Jaminan Produk Halal (JPH), di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (16/1).

“Nah, saat ini sedang dibahas tentang Omnibus Law. Ini salah satu peluang kita untuk menyiapkan regulasi atau aturan yang dapat mempermudah masyarakat untuk berwakaf,” ujar Menag.

Menag menyampaikan, dengan usulan Omnibus Law Perwakafan yang akan disampaikan, diharapkan dapat membuka peluang dan kesempatan lebih besar bagi mereka yang akan berwakaf. Hal ini tentunya juga diharap akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.

“Misalnya, di situ kita masukkan bagi wakif yang akan melakukan wakaf uang dapat diserahkan secara langsung tunai atau tidak langsung. Jadi dengan online pun mereka bisa mengirim wakaf uangnya,” kata Menag. 

Untuk pembahasan lebih lanjut, Menag pun menginstruksikan agar dapat melibatkan lembaga keuangan lainnya. “Libatkan lembaga keuangan seperti BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk membahas ini,” tutur Menag. 

“Terobosan ini harus segera kita lakukan. Terutama agar wakaf dapat bermanfaat optimal bagi pembangunan bangsa,” imbuh Menag.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Staf Khusus Menteri Agama Suadi Marasabessy, Trisni Puspitaningtyas, dan Ubaidillah. Turut hadir pula, Staf Ahli Menag Janedjri M. Gaffar, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sukoso, dan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Fuad Nasar. 

Read Previous

UU JPH Jadi Stimulan Penggerak Industri Wisata Halal

Read Next

Ketum PAN Zulkifli Hasan Tak Penuhi Pemeriksaan KPK