23 September 2021, 19:31

Ombudsman Beberkan Dugaan Maladministrasi Terkait TWK Pegawai KPK

Ombudsman RI

Ombudsman RI

daulat.co – Ombudsman Republik Indonesia menemukan dugaan maladministrasi terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Berdasarkan pemeriksaan Ombudsman, setidaknya ditemukan 3 dugaan pelanggaran.

Demikian diungkapkan Ketua Ombudsman Mokh Najih dalam konferensi pers secara daring, Rabu (21/7/2021). Tiga hal yang diduga dilanggar dalam pelaksanaan TWK yakni terkait dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN, kedua pada proses proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN, ketiga pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan.

“Tiga hal ini yang oleh Ombudsman ditemukan potensi-potensi maladministrasi. Secara umum maladministrasi itu dari hasil pemeriksaa kita, memang kita temukan,” ungkap Najih.

Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng menjelaskan, dalam proses pembentukan kebijakan, Ombudsman menemukan adanya penyisipan aturan, penyimpangan prosedur hingga penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan aturan untuk menggelar TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Dikatakan Robert, proses penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dimulai sejak Agustus 2020 dan dilanjutkan pada tahap harmonisasi pada akhir Desember 2020 hingga Januari 2021. Klausul TWK, kata Robert, saat itu belum muncul. Klausul tersebut baru muncul pada 25 Januari 2021 atau sehari sebelum rapat harmonisasi terakhir.

“Ombudsman Republik Indonesia berpendapat, proses panjang sebelumnya dan harmonisasi empat hingga lima kali tidak muncul klausul TWK, sekaligus mengutip notulensi 5 Januari 2021. Munculnya klausul TWK adalah bentuk penyisipan ayat, pemunculan ayat baru. Munculnya di bulan terakhir proses ini,” terang Robert dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut dikatakan Robert, Ombudsman juga menemukan adanya penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan Perkom 1/2021. Berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 23 tahun 2018, kata Robert, harmonisasi selayaknya dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi dalam hal ini Sekjen atau Kepala Biro, JPT, pejabat administrasi dan panja. Hal ini dipatuhi hingga harmonisasi pada Desember 2021.

Akan tetapi, sambung Robert, yang hadir dalam rapat harmonisasi terakhir pada 26 Januari 2021 bukan lagi jabatan pimpinan tinggi atau perancang, melainkan para pimpinan lembaga. Dikatakan Robert, ada lima pimpinan yang hadir, yakni Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua KPK, Kepala LAN, Menkumham dan Menpan RB.

Anehnya, Berita Acara Rapat Harmonisasi itu justru ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak hadir dalam rapat, seperti Kepala Biro Hukum KPK dan Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP Kemkumham.

“Sekali lagi yang hadir pimpinan, tapi yang tanda tangan berita acara adalah yang tidak hadir, yakni level JPT. Ombudsman Republik Indonesia berpendapat ada penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang. Kehadiran Pimpinan dan kemudian yang seharusnya dikoordinasikan Dirjen tentu tidak terlaksana, karena Dirjen tidak mungkin memimpin harmonisasi yang pesertanya adalah atasannya dan penyalahgunaan wewenang karena tanda tangan justru dilakukan oleh yang tidak hadir, yakni Kabiro Hukum dan Direktur pengundangan,” ujar Robert.

Robert lebih jauh mengatakan, Peraturan KPK Nomor 12 Tahun 2018 menyatakan, penyelarasan produk hukum peraturan wajib memperhatikan aspirasi atau pendapat pegawai KPK. Untuk mendapatkan aspirasi, rancangan ini wajib disebarluaskan dalam portal KPK. Namun, Ombudsman menemukan penyebarluasan informasi Perkom Nomor 1 Tahun 2021 adalah pada 16 November 2020.

“Jadi ini masih di tahap awal adminsiasi, hasil pembahasan harmonisasi hingga pengundangan tidak lagi disebarluaskan di portal internal KPK, hingga dengan demikian tidak ada mekanisme pegawai KPK untuk mengetahui apalagi menyampaikan pendapat, Mungkin dari gossip atau informal tahu, tapi tidak resmi dan tidak ditempatkan di portal internal KPK selama proses yang sangat penting,” kata dia.

Tidak ada kesempatan. Ombudsman Republik Indonesia berpendapat terjadi penyimpangan prosedur karena KPK tidak menyebarluaskan setelah dilakukan proses perubahan enam kali rapat,” sambung Robert.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Ombudsman menemukan adanya dugaan penyimpangan serius hingga menjurus pada persoalan hukum. Penyimpangan itu, yakni nota kesepahaman (MoU) antara KPK dan BKN sebagai pelaksana asesmen TWK yang dibuat secara backdate atau mundur beberapa bulan sebelum pelaksanaan dilakukan.

“Backdate ini penyimpangan prosedur yang  buat kami cukup serius baik dalam tata kelola suatu lembaga dan terkait masalah hukum,” ucap Robert.

Dikatakan Robert, nota kesepahaman pengadaan barang dan jasa melalui swakelola antara Sekjen KPK dan Kepala BKN ditandatangani pada 8 April 2021. Sementara kontrak swakelola ditandatangani tanggal 20 April 2021.

“Namun, dibuat dengan tanggal mundur 27 Januari 2021. Tanda tangan di bulan April, dibuat mundur tiga bulan ke belakang. Ombudsman Republik Indonesia berpendapat KPK dan BKN melakukan penyimpangan prosedur,” kata Robert.

Dalam nota kesepahaman ini tidak hanya menyangkut pembiayaan TWK, melainkan juga mekanisme dan kerangka kerja. Dengan demikian, Ombudsman menilai pelaksanaan TWK pegawai KPK yang mulai dilakukan pada pertengahan Maret 2021 hingga awal April 2021 cacat administrasi lantaran dilakukan tanpa nota kesepahaman dan kontrak dengan BKN.

“Ombudsman Republik Indonesia berpendapat KPK dan BKN melakukan penyimpangan prosedur. Satu, membuat kontrak tanggal mundur. Kedua, melaksanakan kegiatan TWK di tanggal 9 Maret 2021 sebelum adanya penandatanganan nota kesepahaman dan kontrak swakelola,” ungkap Robert.

Selain membuat nota kesepahaman dengan tanggal mundur, Ombudsman menemukan BKN tidak memiliki alat ukur, instrumen dan asesor untuk melakukan asesmen TWK tersebut. BKN, kata Robert hanya memiliki alat ukur dan asesor untuk seleksi ASN.

Ombudsman menilai, BKN seharusnya menolak permintaan KPK lantaran tidak memiliki kompetensi untuk melakukan asesmen TWK. Akan tetapi, BKN justru memenuhi permintaan KPK dan menggunakan instrumen yang dimiliki lembaga lain. Atas dasar itu, Ombudsman menilai BKN telah melakukan maladministrasi.

“Pada tahapan pelaksanaan asesmen TWK, ditemukan maladministrasi di mana BKN tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen TWK. Dalam pelaksanaannya, BKN ternyata tidak memiliki alat ukur, instrumen dan asesor untuk melakukan asesmen tersebut,” kata dia.

“Pada akhirnya menggunakan instrumen yang dimiliki Dinas Psikologi AD dan pada saat pelaksanaan asesmen TWK, pihak BKN hanya bertindak selaku pengamat atau observer dan asesmen sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat, Badan Intelijen Strategis, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Intelijen Negara,” sambung Robert.

Ombudsman akan menyampaikan dugaan maladministrasi ini kepada Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri dan komisioner KPK lainnya, kemudian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Hal itu dimaksudkan agar temuan tersebut bisa ditindaklanjuti dan diambil langkah selanjutnya.

“Yang ketiga adalah yang kita sampaikan kepada Presiden agar temuan ini dapat teratasi, bisa ditindaklanjuti dan diambil langkah-langkah selanjutnya,” ucap Mokh Najih.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Muhammadiyah Dukung Pemerintah Perpanjang PPKM Darurat

Read Next

Program Perlinsos Berhasil Menahan Angka Kemiskinan