29 May 2024, 12:42

Mulai Berlaku 9 Hingga 22 Februari di Tujuh Propinsi, Ini Aturan PPKM Mikro

Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal

Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal

daulat.co – Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro mulai hari ini, 9 Februari 2021 hingga 22 Februari 2021 mendatang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Tito Karnavian Nomor 3 Tahun 2021.

Mendagri Tito Karnavian melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal, dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sebagaimana disiarkan di YouTube BNPB, baru-baru ini menjelaskan aturan dalam penerapan PPKM Mikro tersebut.

Diungkapkan, aturan dalam aturan PPKM Mikro tahap kedua berbeda dengan PPKM Mikro tahap pertama. Ditekankan pula jika seluruh daerah, kabupaten/kota, yang ditetapkan sebagai wilayah PPKM Mikro harus mengikuti aturan dalam Inmendagri Nomor 3.

“Seluruh kabupaten kota yang ditetapkan sebagai wilayah PPKM Mikro, maka seluruh desa yang ada di kabupaten itu ditetapkan sebagai wilayah pelaksanaan PPKM Mikro,” kata Safrizal.

Ia mencontohkan salah satu daerah, yakni Kota Depok. Dengan adanya penerapan aturan ini, maka kelurahan di Kota Depok secara keseluruhan dilakukan PPKM Mikro. Bagi kabupaten kota yang tidak masuk dalam wilayah PPKM Mikro, tidak diberlakukan demikian namun harus tetap menjalankan aturan protokol kesehatan.

Selanjutnya untuk kegiatan bekerja dari kantor dan bekerja dari rumah, work from office (WFO) dan work from home (WFH), ditetapkan menjadi 50 persen. Sementara untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) sekolah di wilayah PPKM Mikro, tetap berlangsung secara daring.

“Pusat belanja mall, kemudian pasar modern pertokoan maksimal jam 21.00 WIB/WITA tanpa toleransi. Kalau tahap 2, ada jam 19.00, namun ada berlakukan jam toleransi sampai jam 20.00, kemudian tahap kedua ada toleransi jam 20.00 ke jam 21.00. Pada PPKM mikro ini pemberlakuan pusat belanja dilakukan maksimal pukul 21.00 WIB/WITA,” kata Safrizal.

Hal itu juga berlaku untuk dine-in di restoran atau rumah makan, kegiatannya masih tetap dibatasi maksimal 50 persen. Adapun maksimal buka restoran, dalam rangka pengetatan kegiatan masyarakat, diwajibkan untuk tutup sampai dengan pukul 21.00 WIB.

“Kegiatan konstruksi beroperasi dengan protokol kesehatan 100 persen. Rumah ibadah dibatasi maksimal 50 persen, pakai masker jaga jarak karena kapasitas sudah dibatasi 50 persen. Kemudian fasilitas umum, sosbud, dihentikan sementara, kegiatan yang bisa timbulkan kerumunan dihentikan sementara,” terang Safrizal.

PPKM Mikro sendiri akan diterapkan di tujuh provinsi di Jawa dan Bali. Ketujuh propinsi itu adalah Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Banten, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi DI Yogyakarta, Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Bali.

(Sumitro)

Read Previous

Apa Kabar Food Estate? Jadi Program Prioritas, Tapi Tidak Didukung Anggaran

Read Next

Jadi Rujukan Asuransi Jasindo, Novita Apresiasi Terobosan Pelayanan RS Azra Bogor