21 May 2024, 23:24

Mudik Dilarang, Kemenhub Diminta Beri Insentif Jasa Transportasi Umum

daulat.co – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan aturan yang mengatur pelarangan operasional transportasi umum untuk kegiatan mudik. Aturan tersebut penting agar upaya menekan mobilisasi masyarakat saat libur lebaran dapat berjalan secara efektif.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini juga mendorong Kemenhub untuk mempertimbangkan pemberian insentif bagi perusahaan jasa transportasi umum yang terdampak kebijakan larangan mudik. 

“Kebijakan larangan mudik jika tidak diiringi aturan terkait transportasi dikhawatirkan tidak efektif untuk menekan mobilisasi,” tegas Azis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/3/2021),

Menurutnya, kebijakan soal mudik lebaran mengakibatkan perusahaan transportasi merugi. Karena itu pula, DPR juga mendorong Kemenhub untuk mempertimbangkan pemberian insentif bagi perusahaan jasa transportasi umum yang terdampak.

Azis mengingatjan pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menjadikan hasil evaluasi libur lebaran tahun lalu dan libur awal tahun baru 2021 sebagai dasar penyusunan petunjuk teknis larangan mudik. 

“Tujuannya, agar larangan mudik tahun 2021 ini benar-benar dapat berjalan secara efektif. Sehingga, tidak mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19 sebagaimana yang pernah terjadi pada libur panjang sebelumnya,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenhub mengklaim bahwa tetap akan ada masyarakat Indonesia yang melakukan mudik meskipun ada larangan mudik. Kemenhub memprediksi 27,6 juta orang akan mudik secara nasional saat libur Lebaran.

(Sumitro)

Read Previous

Periksa Notaris Yurisca Lady Enggraeni, KPK Dalami Perjanjian Jual Beli Tanah Munjul

Read Next

Kemenag Gelar Webinar, Fasilitasi Santri Pendaftar PBSB