1 December 2021, 11:16

MPR Lembaga Negara Paling Tepat Menyelesaikan Masalah-masalah Kebangsaan

Gedung MPR/DPR/DPD RI

Gedung MPR/DPR/DPD RI

daulat.co – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, demokrasi tidak semata-mata dibangun, atau malah terjebak, pada rujukan angka-angka mayoritas. Syarat fundamental bagi tegaknya implementasi demokrasi adalah representasi yang menyeluruh.

Harus ada jaminan bahwa setiap stakeholder atau pemangku kepentingan yang terkait atau terdampak oleh suatu keputusan/kebijakan, harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan/kebijakan tersebut, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

“Bung Hatta menyatakan bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal, juga bukan demokrasi totaliter,” ujar Bamsoet dalam Focus Group Discussion (FGD) MPR RI bertema ‘MPR Sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif’, di Press Room MPR RI, Senin (18/10/21).

Disampaikan, demokrasi Indonesia berurat dan berakar di dalam pergaulan hidup. Kerakyatan yang dianut bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga menempatkan demokrasi kita sebagai demokrasi permusyawaratan perwakilan.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dalam demokrasi permusyawaratan, tidak dikenal konsep diktator mayoritas, ataupun tirani minoritas dari oligarki elit, baik penguasa maupun pengusaha. Demokrasi permusyawaratan meniscayakan setiap kebijakan negara harus menjadi representasi yang utuh dari kehendak rakyat, dan mengedepankan prinsip ‘hikmat kebijaksanaan’.

Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam rumusan sila keempat Pancasila, yaitu ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’.

“Orientasi etis dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintetis yang positif, sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh golongan mayoritas (mayoro-krasi) dan kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (minoro-krasi),” jelasny.

Bamsoet menerangkan, permusyawaratan di dalam sebuah lembaga yang inklusif dalam ketatanegaraan Indonesia kontemporer, yang paling ideal dan mendekati cita para pendiri negara bangsa, adalah melalui MPR. Tidak salah jika MPR juga dinilai sebagai lembaga negara yang paling tepat untuk menginisiasi agenda-agenda yang dibutuhkan untuk merumuskan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Dalam konteks pembentukan haluan negara, revitalisasi perwakilan yang inklusif melalui MPR perlu dilakukan agar permusyawaratan mengenai haluan negara dapat menjadi ruang bersama perwakilan seluruh rakyat dalam merumuskan kaidah penuntun (guiding principles) yang berisi arahan-arahan dasar (directive principles) yang bersifat ideologis dan strategis teknokratis.

Yakni untuk menghimpun sebesar-besarnya kepentingan rakyat dalam membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan konstitusi. Demikian Bamsoet yang juga Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia.

(M Abdurrahman)

Read Previous

Atasi Pinjaman Online, PRIMA Ingatkan Pemerintah Jamin Hak Dasar Rakyat

Read Next

Panitia Pemilihan Pengurus Dibekukan, KONI Pemalang Serahkan ke Propinsi