26 May 2024, 13:05

Minta Maaf ke Polri, AKP Robin Tak akan Seret Pihak Lain

AKP Stepanus Robin Pattuju

AKP Stepanus Robin Pattuju

daulat.co – Penyidik dari Polri yang diperbantukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju ‘pasang badan’ terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam sengkarut dugaa suap penanganan perkara di lembaga antikorupsi. Robin menyatakan tak akan menyeret-nyeret pihak lain.

Demikian disampaikan Robin usai menjalani sidang putusan pelanggaran kode etik yang disampaikan Dewas KPK, di Gedung ACLC Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/5/2021). Dalam putusannya, Dewas menyatakan Robin melakukan pelanggaran berat lantaran diduga telah menerima suap sekitar Rp 1,6 miliar dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Diduga suap itu untuk menutup pengusutan perkara korupsi dugaan jual beli jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai. Saat Robin menerima suap itu, kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjungbalai masih berstatus penyelidikan.

“Saya siap mempertanggungjawabkan semua perbuatan saya dan saya tidak menyeret-nyeret orang lain,” ungkap Robin.

Sayangnya, Robin enggan mengungkap lebih jauh terkait sosok pihak lain itu. Sejumlah nama disebut-sebut ikut berandil dalam sengkarut dugaan suap yang menjeret Robin jadi pesakitan. Salah satunya diduga Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Robin dalam kesempatan ini menyampaikan permintaan maaf sedalam-dalamnya kepada institusi Polri. Robin juga menyampaikan permintaan maaf kepada KPK.

“Saya minta maaf kepada institusi KPK, saya minta maaf sedalam-dalamnya kepada institusi asal saya Polri,” ujar alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 2009 itu.

Robin mengaku akan menjalani kasus yang tengah dihadapinya. Termasuk putusan pemecatan dengan tidak hormat (PDTH) yang diberikan Dewas KPK kepada Robin.

“Saya bisa menerima, saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya lakukan,” ucap Robin.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju diberhentikan tidak dengan hormat, karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat. Dewas menilai Robin melanggar Pasal 4 Ayat 2 Huruf a, b, dan c Peraturan Dewas KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. 

Dewas menganggap Robin telah menerima suap sekitar Rp 1,6 miliar. Suap itu diterima dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial untuk menutup pengusutan perkara korupsi dugaan jual beli jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai. Saat Robin menerima suap itu, kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjungbalai masih berstatus penyelidikan.

“Menghukum terperiksa (Robin) dengan sanksi berat berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagi pegawai KPK,” ucap Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/5/2021).

Robin sebelumnya mengakui pernah melakukan pertemuan dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial di rumah dinas (rumdin) Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Pertemuan yang juga dihadiri Azis Syamsuddin itu berlangsung selama 30 menit. Dalam pertemuan itu, Syahrial bercerita soal permasalahannya kepada Robin.

“(Pertemuan) setengah jam. Ya dia (Syahrial) menceritakan masalah dia,” ungkap Robin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Pertemuan antara Robin dan Syahrial tersebut terjadi di rumah dinas Azis di Jakarta Selatan pada Oktober 2020.
Dalam pertemuan tersebut, Azis memperkenalkan Stepanus dengan Syahrial karena diduga Syahrial memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan.

Azis Syamsuddin juga meminta agar Robin dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

Pasca pertemuan di rumah Azis, Robin menindaklanjutinya dengan mengenalkan Syahrial kepada pengacara bernama Maskur Husain untuk bisa membantu permasalahannya. Robin bersama Maskur sepakat untuk membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Syahrial menyetujui permintaan Robin dan Markus dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia, yang mana teman dari saudara Robin, dan juga Syahrial memberikan uang secara tunai kepada Robin hingga total uang yang telah diterima Robin sebesar Rp 1,3 miliar.

Pembukaan rekening bank oleh Robin dengan menggunakan nama Riefka dimaksud telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif Maskur. Setelah uang diterima, Robin kembali menegaskan kepada Maskur dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK.

Dari uang yang telah diterima oleh Robin dari Syahrial, lalu diberikan kepada Markus sebesar Rp 325 juta dan Rp 200 juta.

Markus juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp 200 juta, sedangkan Robin dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama Riefka Amalia sebesar Rp 438 juta.

Tim penyidik KPK sebelumnya telah menggeledah 3 rumah pribadi, rumah dinas, dan ruang kerja Azis Syamsuddin di DPR. Dari penggeledahan itu, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti.

Azis sendiri telah dicegah berpergian ke luar negeri selama 6 bulan, terhitung sejak 27 April 2021. Selain Azis, dua pihak swasta yakni Agus Susanto dan Aliza Gunado juga dicegah berpergian keluar negeri.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Menyangkut Kehormatan Negara, DPR Dorong PMN Untuk Garuda Indonesia

Read Next

Muhaimin Iskandar Dorong Pemerintah Antisipasi Problem Sosial Ekonomi Paska Kepulangan Ribuan TKI