27 January 2021, 21:36

Menteri Edhy Prabowo Jadi Tersangka Suap Izin Ekspor Benur

Komisi Pemberantasan Korupsi

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur. Salah satu pihak yang dijerat yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Selain Edhy, KPK menetapkan dua stafsus Edhy Prabowo bernama Safri dan Andreau Pribadi Misanta; pengurus PT Aero Citra Kargo bernama Siswadi; staf istri Menteri KKP bernama Ainul Faqih; dan Amril Mukminin selaku swasta; serta Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) sebagai tersangka kasus ini.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil gelar perkara pasca memeriksa Edhy dan 16 orang lainnya yang tangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi pada Rabu (25/11/2020) dinihari.

“Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan  tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020,” ucap Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020) malam.

Dikatakan Nawawi, Edhy, Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, serta Amril Mukminin diduga menerima suap dari Suharjito dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu. Diduga suap itu agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Pada 14 Mei 2020, Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP-MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Pada Tim Uji Tuntas itu, Edhy menunjuk staf khususnya Andreau Pribadi Misata sebagai Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas dan stafsus lainnya, yakni Safri sebagai Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas.

“Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur,” ungkap Nawawi.

Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama selanjutnya pada Oktober 2020 datang ke lantai 16 kantor KKP dan bertemu dengan Safri. Diketahui, untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1800/ekor. 

“Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp 731.573.564,” ucap dia.

Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amiril Mukminin (AMR) dan AMD yang diduga merupakan nominee dari pihak EP serta YSA. Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya di tarik dan masuk ke rekening AMR dan AMD masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar.

Pada 5 November 2020, sebagian uang tersebut atau Rp 3,4 miliar ditransfer ke rekening Ainul Faqih untuk keperluan Edhy Prabowo dan istrinya Iis Rosita Dewi, Safri, Andreau seperti belanja, perjalanan ke Honolulu, Hawai, membeli jam tangan Rolex dan lainnya.

“Penggunaan belanja oleh EP dan IRW di Honolulu AS ditanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sekitar Rp 750 juta berupa Jam tangan rolex,  tas Tumi dan LV, baju Old Navy,” terangnya.

Pada sekitar bulan Mei  2020, Edhy Prabowo juga diduga menerima sejumlah uang sebesar USD 100 ribu dari Suharjito melalui  Safri dan Amril Mukminin. “Selain itu SAF dan APM pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar Rp 436 juta dari  AF,” kata dia.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Edhy dan lima orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau Pasal 12 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara Suharjito yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dua dari tujuh tersangka itu, dua tersangka masih buron atau lolos dalam OTT KPK. Dua tersangka itu yakni, Amiril Mukminin (AM) dan Andreau Pribadi Misata (APM). KPK mengimbau keduanya untuk segera menyerahkan diri.

“Dua orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan dan KPK mengimbau kepada dua tersangka yaitu APM dan AM untuk dapat segera menyerahkan diri ke KPK,” tandas Nawawi.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Dukung AMAN, Purwoko Mengundurkan Diri & Segera Serahkan KTA PDI Perjuangan

Read Next

Pemuda Muhammadiyah Dorong KPK Ungkap Penyuap Edhy Prabowo