23 May 2024, 17:17

Menkeu Minta K/L Jalankan APBN Tahun 2019

daulat.co – Menteri Keuangan Sri Mulayani Indrawati meminta agar nomenklatur kementerian/lembaga (K/L) yang baru dalam Kabinet Indonesia Maju tetap menjalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Desember mendatang.

“Untuk tahun 2019 ini kan tinggal 2 bulan, jadi kita harap untuk seluruh kementerian/lembaga, terutama mereka yang menghadapi kementerian yang baru, mungkin untuk bisa betul-betul melihat agar momentum dari keseluruhan pelaksanaan APBN 2019 tetap bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10).

Menkeu mengingatkan, untuk 2019 karena pelaksanaan sampai dengan pertengahan atau akhir minggu ketiga Desember, maka waktunya tinggal sedikit. Para menteri, mungkin terutama yang mengubah nomenklaturnya perubahan K/L, menurut Menkeu,  harus segera diselesaikan masalah transisinya. Sehingga tidak terjadi delay atau perlambatan di dalam penggunaan anggarannya.

Untuk tahun 2020, menurut Menkeu, rencananya akan ada penyampaian dokumen anggaran, juga masih belum menggunakan kementerian/lembaga yang baru, karena undang-undang APBN-nya didetapkan pada saat masih menggunakan kabinet yang lama.

“Oleh karena itu, adanya perubahan ini juga perlu diselesaikan dalam waktu 2 minggu ini, sehingga pada tanggal 15 November nanti Bapak Presiden sudah bisa menyampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga mengenai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)-nya mereka dan pelaksanaan untuk perkembangannya,” jelas Menkeu.

Namun Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, untuk beberapa kementerian yang perubahannya cukup besar, mungkin mereka juga harus bicara dengan dewan DPR lagi karena di dalam menetapkan bagaimana perubahan itu akan dilakukan.

Mengenai kemungkinan perubahan APBN 2020, Sri Mulyani langsung menukas, “Enggak ada. Kita belum mulai kok diubah.”

Mengenai DIPA sisa tahun ini, Menkeu mengaku akan diubah. Karena itu, agar, DIPA-nya bisa difinalkan diharapkan untuk para menteri kalau mereka sudah melihat dan mempelajarinya, dalam waktu 3 minggu ini mereka sudah bisa membahas internal mereka sendiri, kemudian mereka menyampaikan kepada dewan dan kemudian menetapkan di dalam anggaran DIPA-nya sebelum penyelesaian pada tanggal 15 November. “Mungkin itu,” tegas Sri Mulyani.

(Muh Nurrohman)

Read Previous

Airlangga: Presiden Minta Penyusunan “Omnibus Law”

Read Next

Presiden Minta “Sovereign Wealth Funds” Disegerakan