24 February 2024, 14:14

Mengapa Pendiri Bangsa Membentuk Sistem Perwakilan Dalam Pemilihan Presiden

Gedung MPR/DPR/DPD RI

Gedung MPR/DPR/DPD RI

PARA pendiri bangsa, saat sidang BPUPKI dan hingga sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) harus menyusun rumusan kontitusi tertulis sebagai hukum dasar sebuah Negara yang disebut Indonesia. Walau timbul perdebatan antar anggota baik dalam Sidang BPUPKI maupun panitia kecil yang diketuai Oleh Soekarno yaitu PPKI, semuanya bermuara agar rumusan sistem demokrasi kita berdasarkan nafas dan budaya serta karakter bangsa dengan sistem perwakilan yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sistem perwakilan didalam meliputi unsur unsur anggota DPR, utusan daerah, Utusan Golongan, yang merupakan lembaga Tertinggi Negara yang memberikan mandat mengangkat dan memberhentikan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Kedudukan presiden adalah mandataris MPR, karena adab dan budaya, serta karakter bangsa kita berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa (Philosophische grondslag atau weltanschauung), dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat bersama.

Perlu dijelaskan disini pada sidang BPUPKI rumusan yang dihasilkan menyangkut dasar negara, sebelum.diundangkan dan disyahkan adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang didalamnya memuat banyak hal penting dan memdasar, dalam sistem ketatanegaraan kita, yang lalu disyahkan dan dikenal dengan nama UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perjalanan panjang UUD 1945 banyak mengalami perubahan diantaranya adalah menjadi negara federasi (Republik Indonesia Serikat / RIS) yang kontitusinya harus disesuaikan dengan Negara Federasi saat itu, namun pada akhirnya dikembalikan lagi sesuai UUD 1945 yang disyahkan pada tgl 18 Agustus 1945 , melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Demikian juga setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, dan munculnya masa Reformasi, kembali konstitusi kita dirubah disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan reformasi. Namun perubahan UUD 1945 melalui Amandemen hingga ke empat kalinya itu telah bergeser dalam sistem Pemilu Presiden. Dari Sistem perwakilan dimana Presiden adalah mandataris MPR menjadi sistem pemilihan langsung oleh rakyat dengan kata lain presiden adalah mandataris rakyat.

Pemilihan langsung ini sesuai pendapat para filsuf yunani yang diadopsi oleh negara negara demkrasi di Eropa dan Amerika Serikat yaitu bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei). Sistem Pemilu langsung dalam ini memiliki beberapa konsekwensi logis , pada postur demokrasi, dari hubungan antara negara dengan masyarakat dalam politik, dan hubungan antar masyarakat dalam politik.

Pada saat Amandemen hingga ke empat kalinya kalau boleh dipertanyakan disini, apakah sudah melalui kajian politik dan akademis yang mendalam, deliberasi publik, uji publik, yang sistematis dan terukur untuk mengantisipasi segala konsekwensi sosial dari dampak pemilu pilpres secara langsung yang bisa kita lihat dan saksikan menimbulkan kegaduhan, perseteruan, permusuhan yang berujung polarisasi pada setiap Pilpres berlangsung .

Pemilu presiden misalnya, secara langsung butuh biaya/cosh yang sangat besar, hingga uang jadi faktor penentu. Karena setiap kubu calon presiden secara politik harus menggandeng para pemodal besar yang pada akhirnya timbul partai partai politik dalam cengkeraman para oligarki . Disamping itu, pemilu pilpres secara langsung selalu terpusat pada individu dari calon presiden dan wakil presiden agar siap bertarung yang harus membangun opini publik.

Melalui pencitraan dengan cara populis yang sangat rawan dimanipulatif dengan memainkan psycologi masyarakat lewat lembaga survei, media sosial, media cetak elektronik. Sementara rakyat di Indonesia tingkat pendidikan sebagian besar masih rendah, sulit mencerna dan menguasai jejak record secara komprehensif bagi calon pemimpin yang pada akhirnya timbul penggiringan publik soal sentimen agama melalui politik identitas yang akan memecah belah bangsa ini.

Prof Jeffrey Winters berpendapat melalui seminar demokrasi di Universitas Gajahmada, saat ini Indonesia adalah negara demokrasi tanpa hukum yang mana setelah jatuh nya Orde Baru (Soeharto) justru terjebak dan masuk dalam sistem Politik Oligarki. Akibatnya hukum yang harusnya membatasi serta mengawal pemerintahan, tidak berfungsi dimana hukum justru tunduk pada penguasa.

Dibandingkan dengan Amerika Serikat kata jeffrey Winters, partai politik di Amerika cuma dua partai yakni Partai Demokrat dan Partai Republik, sedang di Indonesia justru menjelma jadi multi partai puluhan partai yang saat jaman orde baru cuma dua partai politik dan golongan karya saat itu. Partai politik di Amerika independen, sedang di Indonesia belum siap dalam pendanaan yang berakibat masuknya pemodal besar dalam kepentingan partai politik, yang pada ujungnya kekuasaan hanya dikuasai oleh benerapa pemodal besar yang disebut para oligarki politik.

Maka tidak heran menurut Jefrrey Winters , sebagian besar masyarakat merindukan saat pemerintahan Soeharto dimana stabilitas politik memang lebih baik, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan serta penegakan hukum juga lebih stabil. Bahwa setiap bangsa mempunyai peradaban yang berbeda-beda , peradaban setiap bangsa ditentukan oleh adab, karakter, adat istiadat, setiap masyarakatnya , tidak bisa diterapkan kepada bangsa lain. Begitu juga dalam berdemokrasi.

Melihat masa kampanye dan debat calon presiden dalam pemilu pilpres 2024 saat ini, dimana para calon presiden dan wakilnya tidak lagi fokus para program kerja dan visi misinya , justru kerap menyerang pribadi calon yang lain. Calon mempertontonkan pada masyarakat itulah sistem demokrasi yang sebetulnya bukan karakter dan corak demokrasi yang diciptakan oleh para pendiri bangsa saat Indonesia merdeka, yang mana budaya santun melalui musyawarah untuk mufakat, demi kepentingan Bangsa dan Negara tetap harus diatas segalanya, mengorbankan kepentingan pribadi.

Pada masa Reformasi justru telah dilakukan penghancuran peradaban karakter bangsa, setiap orang bisa seenaknya bicara karena merasa dijamin kontitusi , dan lupa akan tanggung jawabnya sebagai anak bangsa. Apakah memang seperti ini yang dicita-citakan awal para pendiri bangsa? Dimana dari awal sudah dibentuk dan para pendiri bangsa berpikir jauh kedepan melampui jamannya, dengan sistem perwakilan, maka ada lembaga tertinggi negara, yang bisa memberikan garis besar petunjuk arah tujuan bangsa ini dalam jangka pendek, memengah, panjang, yang dituangkan dalam GBHN.

GBHN dimusyawarahkan dan didebatkan oleh para wakil rakyat sebagai manifestasi suara rakyat, baik dari DPR, Utusan Daerah yakni para bupati, gubernur, walikota, utusan golongan, para cendekiawan, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, untuk bangsa ini.

Menurut William J Chambliss dan Robert B Seidman bahwa hukum suatu bangsa tidak bisa dialihkan begitu saja kepada bangsa lain (The Law Of Non Transferability of Law) sedang Cicero berpendapat dimana ada masyarakat disitu ada hukum, artinya hukum dan demokrasi harus disesuaikan dalam karakter masyarakat nya dalam suatu bangsa, tidak bisa diterapkan/ diadopsi oleh bangsa lain .

Indonesia adalah Indinesia, bukan Amerika, bukan Eropa, bukan India, tapi kita adalah kita.

Jakarta, 27 januari 2024

Agus Widjajanto
Praktisi hukum & pemerhati sospolbud tinggal di Jakarta

Read Previous

Anggota Komisi II DPR Dorong KPU Kerja Profesional Saat Distribusi Logistik Pemilu 2024

Read Next

Kemendikbudristek Diminta Serius Cegah Kekerasan di Lingkungan Sekolah