23 May 2024, 16:53

Mendagri Dorong Daerah Cairkan NPHD Pilkada 2020

daulat.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus mendorong kepala daerah untuk segera mencairkan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020.

Kali ini, Tito datang ke Provinsi Maluku bareng Menko Polhukam Mahfud MD, Wakil Ketua DPD RI, Kasum TNI, dan Wakapolri.

“Supaya bisa running lagi lebih cepat,” ujar Tito Karnavian di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (23/07/2020).

Mantan Kapolri ini menegaskan daerah harus secepat mungkin mencairkan NPHD. Untuk Maluku sendiri, Tito sedikit lega karena dapat laporan dari Gubernur, bahwa beberapa daerah sudah hampir 100 persen.

“Kepulauan Seram Bagian Timur ini sudah 94,81% untuk KPU-Bawaslu dan pengamanan. Seya happy, karena dalam catatan saya beda, dalam catatan saya ini KPU untuk Seram Bagian Timur baru 36,92%,” ungkapnya.

Kabupaten Buru Selatan, tercatat realisasi pencairan NPHD masih di bawah 70%. Lantas Buru Selatan ini tadi 62% sedangkan catan di Kemendagri baru 40% KPU nya, kemudian Bawaslu-nya 40%, aparat keamanan yang 40%.

Sedangkan Maluku Barat Daya, realisasi pencairan NPHD masih di bawah 50%. “Maluku Barat Daya 42,61% di catatan Pak Gubernur, di catatan kita 40% , Bawaslu-nya baru 49%, aparat keamanan baru 50%,” bebernya.

Sementara itu pencairan NPHD di Kepulauan Aru dinilai Mendagri melaksanakan pencairan NPHD lebih baik dibandingkan 3 daerah lainnya.

“Kepulauan Aru, tadi catatan Pak Gubernur 52,2 KPU, kita lihat yang terbaik Kepulauan Aru 63,91% , Bawaslu 100%, pengamanan 92,50%,” tuturnya.

Di samping tuntutan untuk segera mencairkan NPHD-nya, Mendagri juga meminta pemerintah daerah memprioritaskan agenda demokrasi untuk keberlangsungan pemerintahan di daerah ini. Sebab, tak hanya soal pelaksanaan pesta demokrasi, Pilkada juga akan memberikan dampak berupa stimulus ekonomi.

“Ini tolong prioritaskan agenda demokrasi ini. Jadi mudah-mudahan saya kira nanti kami hanya menampilkan data, nanti yang penting mohon dari Bapak Gubernur ini bisa membuktikan betul-betul, karena anggaran ini bisa membantu stimulus ekonomi,” jelasnya.

“Karena 60% anggaran ini adalah untuk insentif penyelenggara, jadi sebetulnya program padat karya, sisanya adalah untuk membeli bahan perlengkapan untuk tenda, pena, kertas, dan lain-lain, sebagian lagi untuk perlindungan seperti masker hand sanitizer, sarung tangan dan lain-lain, otomatis akan bisa menghidupkan UMKM,” pungkasnya.

Diketahui, dari jumlah 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada pada Tahun 2020, sebanyak empat daerah di Maluku juga ikut dalam pesta demokrasi itu, yakni Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Buru Selatan.

Read Previous

Polemik Djoko Tjandra, Burhanuddin Didesak Benahi Internal Kejagung

Read Next

Gibran, Dhito, dan Kembang Bukti Keterbukaan PDIP Bagi Kepemimpinan Muda