1 December 2021, 10:52

Menakar Nyali KPK Periksa Bos Panin Mu’min Ali Gunawan di Kasus Suap Pajak

Panin Bank

Panin Bank

daulat.co – Peluang pemilik PT Bank Pan Indonesia (Panin) Mu’min Ali Gunawan dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan dugaan suap pengurusan pajak masih menjadi teka-teki. ‘Nyali’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui jaksa penuntut umum (JPU) untuk menghadirkan Mu’min dalam persidangan menuai pertanyaan hingga saat ini.

Padahal, dalam surat dakwaan terdakwa Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani, kuasa wajib pajak Bank Panin, Veronika Lindawati disebut sebagai orang kepercayaan Mu’min Ali Gunawan. Bank Panin menugaskan Veronika untuk mengondisikan perhitungan pajak Bank Panin tahun 2016 dan 2017.

Disebut dalam surat dakwaan, kewajiban pajak Bank Panin alhasil disunat sekitar Rp 623 miliar, dari semula Rp 926 miliar menjadi Rp 303 miliar. Untuk menurunkan nilai pajak tersebut, Veronika menjanjikan memberikan Rp 25 miliar kepada Angin, Dadan dan tim pemeriksa pajak.

Selain dalam surat dakwaan, nama Mu’min Ali Gunawan juga sempat disebut anggota tim pemeriksa pajak Febrian saat bersaksi untuk terdakwa Angin dan Dadan di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut Febrian, Veronika Saat pertemuan di Kantor Ditjen Pajak mengaku kepada tim pemeriksa pajak sebagai utusan Mu’min Ali.

Menurut Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, wajib bagi lembaga antikorupsi menghadirkan Mu’min Ali Gunawan dalam persidangan. Alasannya, untuk membuat terang konstruksi hukum atas kasus dugaan suap yang salah satunya terkait pengurusan pajak Bank Panin.

“Hukumnya wajib KPK hadirkan Mu’min Ali Gunawan dihadirkan sebagai saksi di persidangan Tipikor. Alasan untuk membuat terang perkara,” tegas Boyamin kepada awak media, Selasa (26/10/2021).

Namun, KPK seakan tak bergeming atas desakan tersebut. KPK berdalih tak mau gegabah dalam upaya menghadirkan Mu’min Ali Gunawan dalam persidangan.

“Keterangan saksi itukan ngga berdiri sendiri, harus didukung dengan alat bukti yang lain,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi terpisah soal pemanggilan dan pemeriksaan Mu’min Ali Gunawan dalam persidangan terdakwa Angin dan Dadan.

Kata Alex, sapaan Alexander Marwata, satu saksi tidak dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, atau disebut dengan satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis). Sehingga minimum pembuktian yang dianggap cukup harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

“Satu saksi bukan saksi kan begitu konsepnya, jadi kemarin itu kan pengakuan dari pemeriksa pajak yang bicara dengan si Veronica itukan katanya Veronica diutus oleh bos katanya kan, nah itu kan saksi tidak langsung, jadi ngga bisa juga pakai omongan katanya kan susah,” tutur Alex.

Menurut Alex, pihaknya bakal memanggil dan memeriksa Veronika dalam persidangan. Jika nantinya Veronika ‘buka mulut’ soal Mu’min, barulah lembaga antikorupsi memanggil yang bersangkutan dalam persidangan.

“Nah nanti kita dengarkan dulu keterangan dari Veronika apa dia bilang, jangan keterangan yang katanya tadi kita harus mendengarkan keterangan dari orang langsung ngomong itu,” ujar Alex.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, pihaknya akan mendalami setiap informasi dan bukti, termasuk fakta yang terungkap dalam persidangan. Tak terkecuali, ihwal dugaan keterlibatan Mu’min Ali Gunawan dalam kasus dugaan suap pengurusan perpajakan.

“KPK pastikan bahwa semua informasi dari masyarakat, KPK perhatikan, tentu KPK pelajari dan dalami termasuk keterangan baik yang disampaikan langsung ke KPK maupun keterangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,” kata Firli.

Kata Firli, tidak pandang bulu dalam mengusut dugaan rasuah perpajakan tersebut. Pasalnya, kata Firli, pihaknya berkomitmen mengusut tuntas perkara dugaan suap tersebut

“KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dan tidak pernah lelah utk memberantas korupsi sampai Indonesia bersih dari praktik praktik korupsi. Siapapun pelakunya, kami tidak pandang bulu jika cukup bukti, karena itu prinsip kerja KPK,” ujar Firli.

Dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramadan sebelumnya didakwa menerima suap sebesar Rp 15.000.000.000 dan SGD 4,000,000. Total penerimaan suap kedua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu itu jika dirupiahkan menerima uang senilai Rp 57 miliar. Selain terkait pengurusan pajak Bank Panin, penerimaan suap Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani juga terkait pengurusan pajak PT Jhonlin Baratama (JB) dan PT Gunung Madu Plantations (GMP). 

Atas dugaan perbuatan tersebut, Angin dan Dadan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Anies Baswedan Dijadwalkan Hadiri Pelantikan DPW PRIMA Jakarta

Read Next

Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Dicegah ke Luar Negeri