16 May 2021, 22:31

Membaca Arah Pertemuan Nadiem dengan Megawati di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

daulat.co – Pertemuan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri masih menjadi teka-teki. Terutama soal pembahasan yang dilakukan antara Nadiem dengan Megawati.

Apalagi, pertemuan itu berlangsung di tengah beredarnya desas-desus akan adanya reshuffle kabinet. Pertemuan itu berlangsung sekira dua jam di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 23 April 2021. Ia mengakui, ada yang terungkap dari pertemuan tersebut. Yakni membahas terkait hilangnya kurikulum Pancasila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

“Itu yang terungkap di publik. Lantas apa yang belum terungkap? Apakah hasil pertemuan tersebut menghasilkan dukungan pada Nadiem agar luput dari reshuffle? Inilah yang masih membuat publik penasaran,” terang Karyono.

Menurutnya, jika dilihat dari sejumlah tokoh yang turut hadir, pertemuan seperti mengkonfirmasi akan pembahasan persoalan fundamental yang selama ini menjadi perhatian serius PDIP. Utamanya adalah menempatkan Pancasila sebagai bagian terpenting dalam Standar Nasional Pendidikan.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto.

Dalam pertemuan itu, lanjut Karyono, kemungkinan Nadiem memberikan klarifikasi tentang tidak dimasukkannya Pancasila dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan hilangnya frase Indonesia pada pelajaran bahasa.

“Saya menduga, pembahasannya memang seputar persoalan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Dimana mata pelajaran Pancasila absen dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sejak UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas,” tutur dia.

Dengan demikian, Karyono menganalisa jika pertemuan tidak otomatis PDIP mendukung Nadiem untuk menempati posisi Kemendikbudristek. Kementerian gabungan dari Kemendikbud dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

“Tentu ada sejumlah syarat jika PDIP ingin mendukung Nadiem. Dalam perspektif PDIP saya menduga, syarat yang utama adalah Nadiem harus tegas dan berani pasang badan untuk memasukkan kembali Pancasila ke dalam sistem pendidikan nasional,” analisa Karyono.

“Jika ‘kontrak politik’ itu disepakati, maka Nadiem kemungkinan besar akan didukung PDIP. Tetapi sebaliknya, jika Nadiem tidak konsisten, tidak berani pasang badan memasukkan Pancasila ke dalam Standar Nasional Pendidikan maka PDIP pasti enggan mendukung Nadiem,” sambungnya.

Menurutnya, PDIP tentu tidak mau ‘cek kosong’ dalam mendukung Nadiem yang juga mantan bos Gojek itu. Jadi, Pancasila-lah yang menjadi taruhan apakah PDIP mendukung Nadiem atau tidak.

Meski demikian, masih kata Karyono, tentu semua kembali pada Presiden Joko Widodo yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri. Sebab hal itu adalah hak prerogatif presiden sebagaimana ketentuan dalam konstitusi.

Karenanya pertemuan Nadiem dengan Mega tidak menjamin posisi Nadiem aman dari reshuffle. Tapi bisa juga, pertemuan tersebut menjadi iyarat posisi Nadiem Makarim aman. Apalagi, jika melihat perkembangan terakhir yakni serangkaian pertemuan Nadiem dengan pihak PDIP serta pertemuan Nadiem dengan PB NU.

Dijelaskan, tujuan dari dua pertemuan itu di satu sisi untuk mengklarifikasi sejumlah isu kontroversial yang mengemuka belakangan. Pertama terkait isu hilangnya frase agama, hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia di PP 57 Tahun 2021 dan hilangnya nama KH Hasyim Ashari dari kamus sejarah.

Akan tetapi, di sisi lain, pertemuan dengan dua organisasi besar seperti NU yang relijius nasionalis dan PDIP yang nasionalis relijius ini bisa menjadi isyarat dukungan untuk Nadiem dengan syarat Nadiem harus memperbaiki kesalahan dan meminta maaf.

Kedua, Nadiem harus berani pasang badan dan tegak lurus menegakkan Pancasila, menegakkan islam “rahmatan lilalamin” dan berani membersihkan anasir-anasir pengusung ideologi khilafah, kaum intoleran yang masih bercokol di instansi pendidikan.

(Sumitro)

Read Previous

Mak Murwuri, Perempuan Senja di Pesisir Pantai Tasikrejo

Read Next

Disita! KPK Kantongi Bukti Suap Pajak dari Kantor PT Bank Panin