16 May 2021, 21:37

May Day 2021, IMCAA Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Penempatan ABK

daulat.co – Indonesian Maritim Crewing Agent Association (IMCAA) bersama Badan Buruh Pemuda Pancasila dan Pemerintah Kabupaten Tegal menggelar acara Diskusi Tripartit di Hotel Prime Biz Tegal, Jumat 30 April 2021. Diskusi digelar untuk menyambut Hari Buruh internasional dengan mengangkat tema ‘Membangun Hubungan Industrial yang Berkeadilan’.

Ketua IMCAA Hengki Wijaya menyampaikan, Hari Buruh 2021 bisa dijadikan momentum untuk meningkatkan kesejahteraan anak buah kapal (ABK). Salah satunya dengan memperbaiki kebijakan tata kelola penempatan awak kapal perikanan di luar negeri. Termasuk soal perlindungan ABK perikanan yang saat ini aturannya belum jelas.

Menurutnya, saat ini masih terjadi ego sektoral di pemerintah. Misalnya, soal perlindungan ABK jika mereka mengalami masalah di kapal. Selama ini antara satu kementerian dengan kementerian yang lain masih terkesan saling lempar tanggung jawab.

“Sebagai pengusaha (agen penyalur ABK perikanan), kami butuh kepastian yang jelas,” kata Hengki.

Selain itu, dia berharap kepada pemerintah untuk membantu perluasan penempatan kerja dengan membangun dialog atau lobi kepada negara-negara terkait penempatan ABK.

Adapun Jamaludin Suryahadikusuma, selaku Ketua Badan Buruh Pemuda Pancasila berharap, pada sektor pekerja migran, pemerintah untuk memikirkan bagaimana melindungi pekerja migran di masa pandemi. Seperti bagaimana langkah pemerintah dalam menangani pekerja migran yang menjadi korban PHK.

“Banyak TKI yang dideportasi. Mereka yang mau berangkat juga banyak yang tertunda. Ini harus dipikirkan pemerintah. Salah satunya dengan melakukan dialog dengan negara-negara tujuan pekerja migran,” kata Jamal.

Selain menyoroti sistem perlindungan pekerja migran, pada sektor kesejahteraan buruh di Indonesia juga harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Indonesia, terutama buruh pekerja rumah tangga (PRT). Sebab, saat ini regulasi yang mengatur perlindungan pekerja rumah tangga tidak digarap pemerintah dengan serius.

“Indonesia sebagai negara penyalur PRT terbesar di sejumlah negara, tapi tidak memiliki undang-undang tentang pelindungan PRT. Itu seharusnya jadi prioritas dalam Prolegnas (program legislasi nasional),” katanya.

Diskusi tersebut dihadiri oleh puluhan perusahaan penyalur ABK di Tegal, Brebes, dan Pemalang, juga diikuti oleh sejumlah pekerja migran dan serikat buruh migran.

Dalam kesempatan itu, IMCAA juga menyalurkan bantuan kepada anak-anak almarhum Supriyanto, ABK asal Slawi yang menjadi korban perbudakan di Kapal Taiwan. Tak hanya itu, santunan juga diberikan kepada belasan anak yatim dari panti asuhan di Kota Tegal. Adapun bantuan yang disalurkan berupa uang senilai Rp 8,4 juta dan bingkisan sembako.

Diketahui, almarhum Supriyanto merupakan ABK asal Slawi yang menjadi korban perbudakan di Kapal Taiwan. Ini adalah kasus pertamakali, sehingga adanya perubahan kebijakan pemerintah Taiwan tentang perlindungan ABK perikanan.

(Rizqon Arifiyandi)

Read Previous

Tepis Tuduhan Boyamin Saiman, Lili KPK Pastikan Tak Pernah Komunikasi dengan Walkot Syahrial

Read Next

PSHT Yang Sah Tidak Pernah Berikan Warga Kehormatan Untuk Azis Syamsuddin