24 June 2024, 23:03

Majelis Hakim KIP Jateng Kabulkan Gugatan GNPK Atas PPID Pemalang

Komisi Informasi Jateng

daulat.co – Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (PD GNPK) Kabupaten Pemalang memenangkan gugatan sengketa informasi publik terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pemalang.

Ketua PD GNPK Kabupaten Pemalang Murdianto melalui kuasa hukumnya Abas Faturochman kepada daulat.co baru-baru ini mengungkapkan jika kliennya merasa bersyukur atas dimenangkannya gugatan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam hal ini pimpinan PPID adalah Sekda Kabupaten Pemalang.

Kata dia, perjuangan yang ditempuh tidaklah mudah. Melalui agenda sidang hingga 7 kali dan memakan waktu hampir 10 bulan. Meski sejak awal pihaknya optimis gugatannya akan dikabulkan majelis hakim Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

“Alhamdulilah, Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan seluruh gugatan permohonan informasi yang disengketakan PD GNPK terhadap Sekda Pemalang,” ucap Abas.

Disampaikan Abas, sidang ajudikasi yang pembacaan putusannya dilaksanakan  secara virtual dilaksanakan pada Kamis 6 Agustus 2020. Ia lalu mengungkapkan bagaimana PD GNPK Pemalang mengajukan Permohonan Informasi kepada PPID Pemerintah Kabupaten Pemalang pada 26 Agustus 2019 lalu.

Dalam suratnya, PD GNPK Pemalang mengajukan permintaan informasi publik terkait 30 paket pekerjaan pada 7 dinas, baik yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan (APBN) Tahun Anggaran 2017 – 2019.

“Kami meminta informasi ini sudah dengan prosedur yang kami dahului melayangkan surat untuk memimta imformasi Ke PPID, namun pihak PPID kemudian mengatakan bahwa informasi tersebut adalah informasi pengecualian,” kata Abas.

PPID membalas surat dari PD GNPK bahwa pihaknya memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat memenuhi permintaan pemohon. Oleh karena itu,  melalui kuasa hukumya PD GNPK Kabupaten Pemalang mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa tengah.

Surat Putusan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 012/PTS-A/VIII/2020, lanjut dia, dibacakan Ketua Majelis Komisi Informasi Dr Wijaya, dan Zainal Abidin, Handoko Agung,d didampingi Claudia Kissa Devvi sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara virtual.

Dimana dalam Amar Putusannya, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, Menyatakan bahwa Informasi yang diuraikan berupa Salinan Kontrak Pekerjaan, dan salinan Addendum SPMK, serta salinan dokumen pengadaan, salinan rencana anggaran biaya (RAB), salinan berita acara PCM dan salinan gambar teknis merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Ketiga, memerintahkan termohon PPID dalam hal ini Sekda untuk menyerahkan informasi seluruh paket pekerjaan tersebut diatas selambat lambatnya 14 hari setelah amar putusan.

Dengan dimenangkannya gugatan tersebut, GNPK meminta kepada Sekda Pemalang selaku atasan PPID agar memenuhi dan melaksanakan apa yang menjadi Amar Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah.

(Abimanyu)

Read Previous

KPK Usut Pemerasan Oknum Jaksa Indragiri Hulu ke Kepala Sekolah SMP

Read Next

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Diharap Tetap Kritisi Joko Widodo