13 June 2024, 20:44

Mahasiswa Desak KPK Periksa Harta Kekayaan Sekda Riau

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengusut harta kekayaan Sekretaris Daerah Provinsi Riau S.F. Hariyanto. Pemeriksaan harta secara menyeluruh ini buntut viralnya video pamer harta kekayaan atau hidup mewah (flexing).

Desakan ini disampaikan Mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Pemuda Mahasiswa Riau Peduli Keadilan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2023). Dalam aksinya, massa pengunjuk rasa juga menuntut KPK membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan kepada Hariyanto.

“Setelah apa yang dilakukan Sekda Provinsi Riau S.F. Hariyanto tentang flexing hidup mewah keluarganya maka kami perlu sampaikan agar KPK RI memanggil S.F. Hariyanto dan memeriksa harta kekayaannya,” ungkap koordinator aksi Fatur.

Massa pengunjuk rasa menyebut pamer kekayaan yang dilakukan keluarga Hariyanto telah melukai hati masyarakat. Mereka juga menuntut Hariyanto untuk mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

“Kami memohon agar KPK RI kuat dalam menindak kasus S.F. Hariyanto yang diduga sudah tak wajar dan tak layak menjadi pejabat di Provinsi Riau karena melukai perasaan masyarakat di Provinsi Riau,” tegasnya.

Sekda Riau S.F. Hariyanto sendiri diketahui hari ini memenuhi panggilan KPK untuk memberikan klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Hariyanto angkat bicara usai memberikan klarifikasi soal hartanya ke KPK.

“Ya semuanya, apa yang mau diklarifikasi, LHKPN saya sudah saya klarifikasi, semua saya klarifikasi ya,” ucap Hariyanto.

Sekda Provinsi Riau SF Hariyanto menjadi sorotan warganet setelah mencuatnya video perayaan ulang tahun mewah putrinya di salah satu hotel mewah. Video mewahnya pesta ulang tahun ke-17 putri Sekda Riau itu diunggah oleh akun Twitter @PartaiSocmed.

Istri RF Hariyanto juga menjadi sorotan warganet soal koleksi tas mewahnya dan foto liburannya ke luar negeri. Diduga hal tersebut mendorong KPK untuk melayangkan undangan klarifikasi LHKPN terhadap yang bersangkutan.

(Rangga)

Read Previous

Komisi IX Jamin Menjaring Aspirasi Masyarakat dalam Pembahasan RUU Kesehatan

Read Next

Perkuat Peran TPID Untuk Antisipasi Inflasi Daerah