24 November 2020, 21:43

MA Kabulkan PK Mantan Ketum Demokrat, Hukuman Berkurang 6 Tahun

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung

daulat.co – Majelis peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan PK yang diajukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Majelis PK MA dalam amar putusannya menjatuhkan hukuman 8 tahun pidana dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Pada putusan tingkat Kasasi, Anas Urbaningrum dihukum 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan. Dengan putusan PK MA itu, hukuman Anas berkurang 6 tahun.

Majelis PK putusan PK Anas Urbaningrum terdiri dari Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial, Sunarto selaku Ketua Majelis serta Andi Samsan Nganro serta Prof M Askin selaku Hakim Anggota pada Rabu, 30 September 2020. “Menjatuhkan pidana terhadap Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama 8 tahun ditambah denda Rp 300 juta subsidair tiga bulan,” ucap Juru Bicara (Jubir) MA, Andi Samsan Nganro, Rabu (30/9/2020).

Selain pidana pokok, Majelis PK MA juga menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terpidana kasus korupsi pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang dan tindak pidana pencucian uang itu berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 57 miliar dan USD 5,26 juta subsider 2 tahun penjara serta pencabutan hak politik selama 5 tahun sejak bebas dari penjara.

Majelis PK MA dalam putusannya berpendapat alasan Anas mengajukan PK lantaran adanya kekhilafan hakim dapat dibenarkan. Majelis PK menyatakan Judex Juris telah salah menyimpulkan alat-alat bukti yang kemudian dijadikan sebagai fakta hukum tentang tindak pidana yang dilakukan Anas.

“Menurut Majelis Hakim Agung PK, alasan permohonan PK Pemohon/ Terpidana yang didasarkan pada ‘adanya kekhilafan hakim’ dapat dibenarkan,” ungkap Andi.

Majelis PK MA dalam pertimbangannya menilai, uang dan fasilitas yang diterima Anas, baik melalui PT Adhi Karya maupun Permai Group dihimpun dari dana-dana hasil perolehan keuntungan dalam proyek pengadaan barang dan jasa serta fee-fee dari perusahaan lain karena perusahaan tersebut telah memenangkan berbagai proyek pengadaan barang dan jasa yang kemudian disubkontrakkan kepada perusahaan lain atau perusahaan lain yang mengerjakan proyek tersebut.

Kemudian dana tersebut sebagian dijadikan sebagai marketing fee di bagian pemasaran untuk melakukan lobi-lobi usaha agar mendapatkan proyek yang didanai APBN.

Majelis PK menilai tidak ada satu pun saksi dari pihak PT Adhi Karya dan Permai Group yang menerangkan Anas Urbaningrum melakukan lobi-lobi kepada pemerintah agar perusahaan itu mendapatkan proyek. Selain itu, tidak ada bukti segala pengeluaran uang dari perusahaan itu atas kendali Anas Urbaningrum.

Majelis PK menilai hanya ada satu saksi, yang menerangkan demikian, yaitu M Nazaruddin. Sementara, satu saksi tanpa didukung alat bukti adalah unus testis nullus testis yang tidak mempunyai nilai pembuktian.

Majelis PK juga menilai proses pencalonan sebagai Ketum PD tidak pernah berbicara bagaimana uang didapat dalam rangka pencalonan Anas menjadi Ketua Umum. Menurut Majelis PK, Anas hanya bicara perihal visi dan misi untuk ditawarkan dalam kongres di Bandung. Uang yang didapatkan untuk penggalangan dana pencalonan sebagai Ketum Partai Demokrat adalah penggalangan dana dari simpatisan atas dasar kedekatan dalam organisasi.

Atas pertimbangan itu, Majelis PK menilai dakwaan pasal 12a UU Tipikor yang diterapkan judex jurist tidak tepat karena pemberian dana maupun fasilitas tersebut dilakukan sebelum Anas menduduki jabatan tersebut.

MA menilai yang telah dilakukan Anas Urbaningrum adalah Pasal 11 UU Tipikor, yaitu penyelenggara negara (anggota DPR-2009-2014) yang menerima hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya menjatuhkan hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Anas. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta selain itu juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 57,59 miliar dan USD 5,26 juta.

Pada tingkat banding, Anas mendapat keringanan hukuman menjadi 7 tahun penjara. KPK atas putusan itu mengajukan Kasasi ke MA.

Mahkamah Agung di tingkat Kasasi memperberat Anas menjadi 14 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsidair 1 tahun 4 bulan kurungan dan ditambah membayar uang pengganti Rp 57,59 miliar subsider 4 tahun kurungan serta pencabutan hak politik. Anas kemudian mengajukan PK pada Juli 2018 lalu.

Pengurangan hukuman Anas menambah panjang daftar terpidana kasus korupsi yang hukumannya berkurang melalui putusan PK MA. Sejak 2019 hingga saat ini, terdapat 23 terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK yang hukumannya dikorting MA. Termasuk Di antaranya Anas dan dua mantan pejabat Kemendagri yang menjadi terpidana korupsi proyek KTP-el Irman serta Sugiharto.

Terpisah, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengaku jika pihaknya belum menerima salinan putusan para terpidana kasus korupsi  yang hukumannya disunat oleh MA itu. Dikatakan Ali, hingga saat ini setidaknya ada 38 koruptor yang perkaranya ditangani KPK mengajukan PK ke MA.

“Saat ini setidaknya masih ada sekitar 38 perkara yang ditangani KPK sedang diajukan PK oleh para napi korupsi,” kata Ali.

Sebab itu, lembaga antikorupsi berharap MA dapat segera mengirimkan salinan putusan lengkap. Itu dimaksudkan agar KPK dapat mempelajari lebih lanjut pertimbangan hakim dalam memutus pengajuan PK.

“Kami berharap MA dapat segera mengirimkan salinan putusan lengkap tersebut agar kami dapat pelajari lbh lanjut apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim,” katanya.

Ali menekankan jangan sampai permohinan PK ini dijadikan modus baru bagi para narapidana koruptor untuk mengurangi hukumannya. Hal ini meski PK adalah hak dari terpidana.

“Fenomena ini seharusnya dapat dibaca bahwa sekalipun PK adalah hak terpidana namun dengan banyaknya permohonan PK perkara yang misalnya baru saja selesai eksekusi pada putusan tingkat pertama jangan sampai dijadikan modus baru para napi koruptor dalam upaya mengurangi hukumannya,” ujar Ali.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kembali menunjukan keprihatinannya terkait fenomena korting hukuman itu. Nawawi yang juga mantan Hakim itu meminta agar MA memberikan argumen yaitu legal reasoning ‘pengurangan hukuman-hukuman dalam perkara-perkara a quo, agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.

Merspon hal itu, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, Abdullah menyebut, Majelis Hakim memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi siapapun dalam memutus sebuah perkara.

“Saya dan siapapun tetap harus menghormati putusan apa adanya. Jika memberikan komentar lebih bijak membaca putusan lebih dahulu. Setelah mengetahui legal reasoningnya baru memberikan komentar, kritik maupun saran saran. Putusan tidak bisa dipahami hanya dengan membaca amarnya saja,” ujar Abdullah.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Bentuk Payung Hukum Bagi Pelaku Ekraf

Read Next

Komisi VII Nilai Investasi Hulu Migas Turun Akibat Pandemi